Konflik Agraria Berkepanjangan, Warga Sukamulya Rumpin Adukan ke BAM DPR RI

Padahal, kata dia, sudah ada verifikasi bersama tahun 2012 antara TNI AU, Pemkab Bogor, BPN, dan warga. Hasilnya jelas menunjukkan mana tanah milik masyarakat, pemerintah daerah, maupun lembaga negara lain seperti LAPAN dan TNI AU.

"Sudah jelas juga mana tanah eks perkebunan dan mana tanah yang secara turun-temurun didiami warga," tegas Junaedi.



Warga Desa Sukamulya Rumpin di BAM DPR RI

Photo :

• Istimewa

Menanggapi hal itu, BAM DPR RI berkomitmen menindaklanjuti aspirasi warga Sukamulya bersama komisi terkait. Adian Napitupulu menyatakan konflik agraria di Rumpin sudah menjadi perhatiannya sejak masih di Komisi II DPR.

"Saya tahu betul persoalan ini dan sering turun ke Rumpin. Sejak lama saya menargetkan kasus ini harus diselesaikan," ungkapnya.

Ia menambahkan, BAM DPR RI akan menggelar rapat pleno untuk menentukan prioritas penanganan. "Saat ini ada ratusan ribu kasus agraria yang masuk ke DPR. Karena itu, saya minta data-data Sukamulya diperkuat dan dikirimkan ke BAM DPR RI agar bisa segera ditindaklanjuti," pungkas Adian.