Pengembang Mangkir, RDP Anggota DPRD Terseret Kasus Lahan Dramaga Pratama Ditunda

Gedung DPRD Kabupaten Bogor.
Sumber :
  • Muhammad Aprian Romadhoni

BogorRapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kabupaten Bogor terkait polemik lahan di Perumahan Dramaga Pratama, Desa Cibadak, Kecamatan Ciampea, berakhir tanpa hasil. Rapat yang digelar tertutup pada Rabu 10 Siang 2025 siang di Gedung DPRD Kabupaten Bogor itu hanya dihadiri perwakilan dinas dan unsur pemerintah daerah.

Bupati Bogor Larang ASN Flexing Pamer Gaya Hidup Mewah

Dini warga yang melaporkan Anggota DPRD Kabupaten Bogor M.Hasani.

Photo :
  • -

Sejumlah pejabat hadir sesuai undangan resmi, mulai dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Satpol PP, Disperdagin, Camat Ciampea, hingga Desa Cibadak.

Namun, pihak pengembang PT Surya Pelita Pratama yang dinantikan justru absen.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Irvan Maulana, menegaskan ketidakhadiran pengembang membuat rapat harus ditunda. “Pihak PT-nya tidak hadir jadi dilanjutkan besok,” ujarnya kepada VIVA Bogor, Rabu 9 September 2025.


Wakil Ketua Komisi I, KH Achmad Yaudin Sogir atau Abi Sogir, pun menyebut jalannya rapat berlangsung alot dan belum menghasilkan keputusan.

"Besok dilanjut rapatnya," jelasnya.

RDP ini digelar di tengah panasnya isu dugaan penipuan jual beli tanah yang menyeret anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PPP, M. Hasani.
Politisi tersebut dilaporkan seorang warga Ciomas, Dini, ke Polda Jawa Barat atas transaksi tanah bernilai miliaran rupiah yang bermasalah. Selain laporan pidana, gugatan perdata dengan dugaan Perbuatan Melawan Hukum juga dilayangkan ke PN Cibinong.
Kasus itu kini teregister dengan Laporan Polisi Nomor:

LP/B/384/VIII/2025/SPKT/POLDA JAWA BARAT serta Gugatan Perkara Nomor: 362/Pdt.G/2025/PN Cbi. Nama M. Hasani pun kian jadi sorotan publik, terlebih setelah RDP Dramaga Pratama gagal mencapai titik temu.

Redaksi sempat memberi kesempatan untuk anggota dewan yang disorot M.Hasan memberikan keterangan di lokasi RDP di ruangan. Namun ia enggan dan meminta agar awak media tidak meliput karena pertemuan berlangsung tertutup

"Maaf tertutup untuk media," katanya.

Tunjangan Perumahan DPRD Kabupaten Bogor Tembus Rp27 Miliar, KPK Diminta Turun Tangan