FK3I Desak Pembatalan Proyek Jalan Bogor-Halimun: Bencana Ekologis Mengintai
FK3I menilai pihak KSDAE dan UPT Taman Nasional yang telah di amanatkan untuk menjaga kawasan tapi sekarang terkesan seperti juragan kontrakan yang menyewakan terhadap investor demi Pemasukan PNBP yang juga tidak jelas peruntukan hasilnya.
Regulasi seperti UUCK dan lainnya yang mempermudah percepatan kerusakan yang perlu ditolak dan direvisi. FK3I mendesak persetujuan ijin di moratorium bagi pengusul baru dan melakukan evaluasi pada bangunan bermasalah yang ada di kawasan konservasi.
Sebelumnya, gelar rapat kerja sama peningkatan ruas jalan Kabupaten Bogor yang melintasi Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak berlangsung di Direktorat Perencanaan Konservasi, Kementerian Kehutanan, Kota Bogor, pada Kamis (4/9/2025) kemarin.
Dalam rapat ini, Sekda Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, pentingnya pembangunan yang berbasis konservasi dan kolaborasi lintas sektor. Kawasan Halimun Salak telah lama dirancang sebagai pusat pertumbuhan baru di sektor pariwisata, selain kawasan Pangrango.*
