Dibungkam Orde Baru: Inilah Deretan Buku Sejarah G30S PKI yang Tak Boleh Dibaca
- Wikimedia commons/Dalleas
Jakarta, VIVA Bogor – Peristiwa G30S PKI merupakan tragedi sejarah yang hingga kini masih meninggalkan luka mendalam bagi bangsa Indonesia. Kejadian tersebut bukan hanya mengguncang situasi politik, tetapi juga menimbulkan kontroversi panjang yang sulit dihapus dari ingatan kolektif rakyat.
Topik ini tetap sensitif untuk dibicarakan. G30S PKI menjadi titik balik di mana ruang berekspresi mulai dibatasi dan perkembangan literasi diawasi ketat. Pasca tragedi itu, pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto memegang kendali penuh atas narasi sejarah.
Pemerintah melarang beredarnya buku-buku yang dianggap tidak sejalan dengan Pancasila atau menimbulkan tafsir alternatif atas peristiwa 1965. Larangan tersebut berdampak luas, khususnya pada karya-karya yang beraliran kiri atau dianggap berpotensi memengaruhi cara pandang generasi muda terhadap pemerintah.
Buku Sejarah yang Dilarang Pasca G30S PKI
1. Buku Karya Pramoedya Ananta Toer
Pramoedya Ananta Toer dikenal luas sebagai salah satu sastrawan terbesar Indonesia. Sepanjang hidupnya, ia menulis lebih dari 50 karya yang kemudian diterjemahkan ke dalam lebih dari 40 bahasa. Lahir di Blora pada 1925 dari keluarga guru yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan, sejak remaja Pramoedya sudah terlibat dalam perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Ia pernah bergabung dalam kelompok militer dan ditempatkan di Jakarta pada akhir perang kemerdekaan. Aktivitas politiknya membuat ia beberapa kali dijebloskan ke penjara oleh Belanda.
Salah satu karya terkenalnya adalah Jejak Langkah, yang ditulis saat ia menjadi tahanan politik di Pulau Buru pada masa Orde Baru. Meski tidak secara langsung menyinggung peristiwa G30S PKI, novel ini memuat tema-tema sensitif seperti perjuangan nasional, ketidakadilan, dan represi politik. Keterkaitannya dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), organisasi yang dianggap dekat dengan PKI, membuat karya-karyanya distigma oleh rezim Orde Baru.
