Pemprov Jabar Siapkan Satgas MBG, Awasi Kelayakan Makanan hingga Cegah Korupsi

Bogor, VIVA Bogor – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan maksimal. Sambil menunggu terbitnya Perpres, Pemprov Jabar menyiapkan tim evaluasi dan monitoring yang akan bertindak sebagai Satgas MBG tingkat provinsi.

Satgas ini akan bertugas mengevaluasi seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari penyediaan bahan baku, proses memasak, jadwal distribusi, hingga uji kelayakan makanan. Menariknya, uji kelayakan tidak akan dilakukan guru, melainkan tim khusus yang ditugaskan untuk memastikan kualitas pangan.

Selain itu, setiap kabupaten akan membentuk lembaga pengaduan di bawah bupati. Guru dan siswa dapat menyampaikan aduan terkait kualitas maupun kuantitas makanan. Hal ini dilakukan karena alokasi biaya per porsi ditetapkan Rp10.000, dengan keuntungan penyedia Rp2.000 Jika ada pengurangan nilai gizi atau porsi, maka akan diberikan sanksi mulai dari administratif, penghentian kerja sama, hingga pidana korupsi.

Pemprov Jabar juga mendorong pembangunan dapur khusus di sekolah dengan jumlah siswa mencapai 1.000 orang. Orang tua siswa akan dilibatkan sebagai relawan pengelola, sehingga program ini bisa menjadi wadah partisipasi masyarakat.

Dari sisi tenaga kerja dan distribusi, pemerintah menegaskan rekrutmen harus berasal dari wilayah setempat. Data kebutuhan MBG juga akan tercatat dalam statistik resmi agar kontribusinya terhadap perputaran ekonomi daerah terukur jelas.

“MBG ini harus menjadi stimulus untuk mengisi ruang kosong akibat pengurangan dana transfer pusat. Dengan begitu, ekonomi lokal bisa tetap tumbuh,” jelas pihak Pemprov.

Langkah teknis dan administratif akan segera ditempuh agar pelaksanaan MBG ke depan berjalan lebih baik, transparan, dan tepat sasaran.