Penghentian Tambang di Bogor: Antara Kekhawatiran Warga dan Strategi Manajemen Konflik Gubernur Jabar
Bogor, VIVA Bogor - Keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk memberhentikan sementara aktivitas pertambangan quarry di wilayah barat Kabupaten Bogor memicu pro dan kontra.
Di satu sisi, warga khawatir lantaran puluhan ribu pekerjaan dan sumber nafkah yang selama ini bertumpu pada tambang bisa terguncang. Namun di sisi lain, sejumlah pengamat menilai langkah ini memiliki logika politik dan sosial yang cukup kuat.
Pengamat sosial Feri Firdaus menilai kebijakan tersebut tidak semata-mata larangan, melainkan bagian dari strategi manajemen konflik. “Kegelisahan warga wajar, tapi keputusan gubernur juga rasional. Ini bisa jadi bukan sekadar penghentian, melainkan strategi manajemen konflik,” ujarnya.
Truk Tambang
- -
Menurut Feri, penghentian operasi tambang mendorong para pengusaha untuk lebih terbuka dan taat regulasi, serta bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. “Goal utamanya jelas, perusahaan harus ambil bagian penuh demi hadirnya jalur khusus angkutan tambang,” tegasnya.
Dengan kebijakan ini, pemerintah dinilai ingin menekan pengusaha agar mau duduk bersama, tidak hanya menghitung keuntungan bisnis, tetapi juga mempertimbangkan dampak debu, jalan rusak, hingga konflik sosial.
Jalur khusus tambang yang selama ini menjadi tuntutan warga, kata Feri, kemungkinan baru bisa diwujudkan melalui “shock therapy” kebijakan semacam ini.“Dengan kata lain, langkah ini bukan sekadar larangan, melainkan tekanan yang bisa memaksa lahirnya solusi permanen,” ujarnya.
