Pemkot Bogor Bangun SMA Negeri Baru di 2026, Ini Lokasi dan Targetnya
Bogor, VIVA Bogor – Pemerintah Kota Bogor mengambil langkah nyata dalam mengatasi ketimpangan daya tampung sekolah negeri dengan merencanakan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) jenjang SMA/SMK Negeri di tahun anggaran 2026.
Langkah ini menjadi respons atas minimnya jumlah SMA Negeri di Kota Bogor yang saat ini baru mencapai 10 unit, ditambah 4 SMK Negeri. Jumlah ini jauh dari mencukupi untuk menampung lonjakan peserta didik lulusan SMP, yang setiap tahunnya mencapai lebih dari 13 ribu siswa.
"Setiap tahun, persoalan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) jadi masalah klasik. Jumlah sekolah negeri tidak cukup, sementara minat masyarakat terhadap sekolah negeri tetap tinggi," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor, Rudy Mashudi.
Dalam upaya mempercepat pembangunan USB ini, Pemkot Bogor bersama perwakilan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah 2 Jawa Barat telah melakukan survei lapangan di tiga titik lokasi strategis.
Lokasi pertama yang disurvei berada di Kelurahan Kayu Manis, Tanah Sareal. Lahan seluas 5.327 meter persegi ini merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dinilai sangat ideal karena datar, strategis, serta dekat dengan akses jalan utama.
"Insya Allah, lokasi ini cocok untuk SMA Negeri 11 Kota Bogor. Analisis dari Badan Informasi Geospasial juga mendukung," jelas Rudy.
Lokasi kedua terletak di Kelurahan Tanah Baru, Bogor Utara, dengan luas 6.330 meter persegi. Namun, keterbatasan akses kendaraan menjadi catatan penting yang harus ditindaklanjuti.
Sementara itu, titik ketiga berada di Kelurahan Kertamaya, Bogor Selatan. Dengan luas hampir 9.000 meter persegi dan berada di kawasan GOR Bogor Selatan, lokasi ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sekolah dengan fasilitas olahraga terpadu.
Rudy menegaskan, sejak 2022, Pemkot Bogor sudah tiga kali bersurat ke Gubernur Jawa Barat untuk menyuarakan kebutuhan pembangunan SMA/SMK Negeri baru.
"Alhamdulillah, tahun 2026 direncanakan akan diakomodasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini sangat penting demi pemerataan akses pendidikan dan peningkatan rata-rata lama sekolah di Kota Bogor, yang saat ini masih di angka 10,71 tahun," tambahnya.
Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menekan kesenjangan pendidikan, terutama antara lulusan SMP dan ketersediaan kursi di SMA Negeri.
Turut hadir dalam survei lokasi tersebut, perwakilan dari KCD Pendidikan Wilayah 2 Jawa Barat, BKAD Kota Bogor, serta aparat wilayah setempat.*
