DPRD Kabupaten Bogor Ikut-Ikutan Boros, Anggaran Konsumsi Nyaris Rp10 Miliar di Tengah Gelombang Protes Publik
“Pemecahan paket berulang dengan judul sama jelas modus akal-akalan. Dengan cara ini DPRD bisa menghindari kontrol publik, sekaligus membuka celah mark-up dan permainan tender,” ujar Jajang.
Cermin DPR: Mental Elitis, Bukan Wakil Rakyat
CBA menilai fenomena ini bukan kasus tunggal, melainkan cermin mental elitis DPR/DPRD di seluruh negeri. Anggaran jumbo untuk konsumsi hanyalah satu contoh bagaimana wakil rakyat lebih sibuk mengurus kenyamanan perut mereka daripada nasib rakyat yang diwakili.
“DPR pusat baru saja dihantam aksi besar-besaran karena boros dan serakah. Sekarang DPRD Kabupaten Bogor menunjukan wajah yang sama: boros, tidak sensitif, dan abai pada rasa keadilan masyarakat,” kata Jajang.
CBA mendesak:
1. Penghapusan paket konsumsi berulang yang hanya akal-akalan pemecahan anggaran.
