Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Jawa Barat: Pemda Diminta Perketat Pengawasan

Ia mengakui, aduan terkait MBG masih terus berdatangan, baik dari guru, siswa, maupun masyarakat. Karena itu, ia menekankan anggaran Rp10 ribu per porsi harus benar-benar sesuai.

“Kalau nilai itu dipangkas, maka ada tiga konsekuensi: sanksi administratif, pemutusan kerja sama, bahkan proses pidana korupsi. Itu yang kita kawal bersama,” ungkapnya.

Selain pengawasan, Dedi juga membuka opsi pembangunan dapur khusus di sekolah dengan jumlah siswa di atas seribu.

“Orang tua bisa ikut jadi relawan pengelola, sementara tenaga kerja direkrut dari warga setempat. Jadi MBG ini sekaligus memberi stimulus ekonomi lokal,” katanya.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyambut baik rencana tersebut. Ia menyebut pembentukan satgas pengawasan di setiap dapur jadi kebutuhan mendesak.

“Kalau SOP benar-benar dijalankan, kasus keracunan bisa ditekan. Misalnya, distribusi makanan harus sampai ke siswa dalam waktu maksimal 30 menit. Kalau lebih, itu pelanggaran, dan kami siap laporkan ke BGN,” ujarnya.

Saat ini, ada sekitar 102 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat, 34 di antaranya sudah beroperasi dengan pengelola swasta atau yayasan. Pemerintah memastikan seluruhnya mengikuti standar tanpa kompromi.

Halaman Selanjutnya

“Intinya, MBG ini bukan hanya soal makan gratis, tapi soal kualitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Dan daerah harus berani mengawasi,” pungkas Jenal.