Komisi IV Minta Disdik Kota Bogor Optimalkan Program Beasiswa dan SPMB
- Istimewa
Bogor, VIVABOGOR - Komisi IV DPRD Kota Bogor menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan melalui optimalisasi program beasiswa serta pembenahan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja evaluasi anggaran pendidikan Tahun 2026 dan pelaksanaan SPMB bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor.
Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, dan dihadiri seluruh anggota Komisi IV serta jajaran Disdik Kota Bogor. Fajar menegaskan fungsi pengawasan DPRD terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran sektor pendidikan.
Ketua komisi IV DPRD Kota Bogor
- Istimewa
“Evaluasi ini penting untuk memastikan alokasi anggaran pendidikan Tahun 2026 selaras dengan kebutuhan riil di lapangan dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan,” kata Fajar.
Dalam pemaparan Disdik, disebutkan alokasi beasiswa daerah sebesar Rp6 miliar bagi peserta didik SMP swasta dan Madrasah Tsanawiyah swasta yang belum tertampung di sekolah negeri. Program ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 37 Tahun 2025.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Banu Lesmana Bagaskara, menegaskan bahwa beasiswa daerah merupakan instrumen penting untuk menjamin hak dasar warga di bidang pendidikan. m
Ia meminta agar pelaksanaannya dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel agar tepat sasaran. Selain beasiswa daerah, Komisi IV juga menyoroti program Beasiswa S1 serta program “Ayo Kembali Sekolah” untuk mendorong anak tidak sekolah kembali mengakses layanan pendidikan.
Dalam rapat yang sama, Disdik melaporkan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat sekitar Rp189 miliar untuk PKBM, PAUD, SD, dan SMP. Komisi IV menekankan agar pengelolaan anggaran tersebut berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan.
Komisi IV juga memberi perhatian pada pelaksanaan SPMB. DPRD meminta agar sistem penerimaan murid baru berjalan objektif, adil, dan transparan.
“Kami menekankan agar setiap program yang direncanakan memiliki indikator kinerja yang terukur dan berdampak langsung bagi peserta didik,” ujar Fajar.
Selain itu, rapat mencatat kekurangan sekitar 1.000 tenaga pendidik serta 207 guru yang akan memasuki masa pensiun pada 2026. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi melalui perencanaan kebijakan yang berkelanjutan.
