Kasus Bappenda Bogor Bikin Gaduh, Yusfitriadi: Publik Butuh Kepastian Hukum
- Dok: Fahri
Kabupaten Bogor, VIVA Bogor – Informasi mengenai dugaan kasus korupsi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor terus menjadi perhatian publik. Beragam informasi beredar, mulai dari kabar operasi tangkap tangan (OTT), operasi senyap, hingga informasi terkait penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.
Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi yang secara menyeluruh menjelaskan perkara tersebut, baik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Pemerintah Kabupaten Bogor. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Ketua Yayasan Vinus Maju sekaligus Founder Lembaga Studi Vinus, Yusfitriadi, turut menyoroti dinamika informasi tersebut. Ia meminta semua pihak menunggu kepastian dari lembaga penegak hukum dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan.
"Tentu kita sangat prihatin dengan adanya kabar KPK mengamankan beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Bogor. Mengapa saya menganggap ini masih isu, karena belum ada pihak mana pun yang memberikan pernyataan resmi," ujar Yusfitriadi, Senin, 25 Agustus 2026.
Menurut Yusfitriadi, baik KPK maupun kelembagaan eksekutif Pemkab Bogor dan legislatif DPRD Kabupaten Bogor belum memberikan penjelasan resmi terkait informasi yang berkembang.
Padahal, kata dia, informasi yang beredar di publik sangat dinamis. Pada awalnya muncul istilah OTT, kemudian KPK membantah adanya OTT meski membenarkan adanya kegiatan di Kabupaten Bogor. Setelah itu, muncul istilah "operasi senyap" hingga informasi mengenai sejumlah uang yang disebut diamankan.
Terakhir, beredar informasi bahwa KPK menggunakan sprindik umum untuk menangani dugaan perkara di lingkungan Pemkab Bogor. Namun, belum terdapat informasi resmi mengenai nama maupun jumlah pihak yang terkait.
"Dampaknya tidak sederhana, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi publik. Termasuk masuknya isu politik dalam kejadian ini," tegasnya.
Yusfitriadi menilai ketidakjelasan informasi dapat membuat ruang spekulasi semakin besar. Karena itu, ia menyampaikan sejumlah hal yang menurutnya perlu dilakukan agar situasi tidak semakin gaduh.
Yusfitriadi meminta KPK segera memberikan penjelasan resmi mengenai kegiatan yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Menurutnya, kepastian informasi penting bagi Pemkab Bogor untuk menjaga stabilitas kelembagaan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
