Iwan Setiawan Usul Bupati dan DPRD Duduk Bersama Atasi Kemacetan Puncak
- Dok: Rizal
Kabupaten Bogor, VIVA Bogor – Persoalan kemacetan yang terus berulang di Jalur Puncak kembali menjadi sorotan. Mantan Bupati Bogor, Iwan Setiawan, menilai penanganan kemacetan tidak cukup hanya dilakukan melalui rekayasa lalu lintas, tetapi membutuhkan langkah yang lebih komprehensif, termasuk penataan dan pelebaran sejumlah persimpangan yang selama ini menjadi titik kepadatan kendaraan.
Menurut Iwan, penyelesaian masalah kemacetan di kawasan wisata Puncak harus menjadi perhatian bersama seluruh pemangku kepentingan. Ia mendorong Bupati Bogor dan anggota DPRD untuk duduk bersama membahas solusi yang realistis agar pembangunan infrastruktur dapat segera direalisasikan.
"Yang harus menjadi prioritas sekarang adalah Bupati bersama anggota dewan duduk bersama mencari solusi. Bupati juga harus aktif berkomunikasi dan bersilaturahmi ke kementerian agar bisa menggalang dukungan anggaran dari pusat," ujar Iwan, Rabu, 15 Juli 2026.
Ia menjelaskan, penanganan kemacetan di Jalur Puncak tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor. Pasalnya, sebagian ruas jalan yang menjadi titik kemacetan merupakan jalan nasional sehingga membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Karena itu, menurut Iwan, komunikasi yang intensif dengan kementerian menjadi salah satu langkah penting agar proyek infrastruktur yang dibutuhkan Kabupaten Bogor memperoleh perhatian dan dukungan pendanaan.
Selain itu, Iwan juga menilai sembilan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor memiliki peran strategis dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur, khususnya di kawasan Megamendung hingga Cisarua yang selama ini menjadi titik kemacetan.
Ia berharap seluruh wakil rakyat dapat bersinergi untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat tanpa mengedepankan kepentingan masing-masing.
Iwan mengungkapkan, saat dirinya masih menjabat sebagai Bupati Bogor, sejumlah rencana penanganan kemacetan telah disusun bersama Dinas Perhubungan. Salah satunya adalah rencana pembangunan flyover di kawasan Puncak.
Namun, menurutnya, proyek tersebut membutuhkan anggaran yang sangat besar sehingga tidak memungkinkan jika hanya mengandalkan kemampuan keuangan daerah.
"Kalau semua anggota dewan kompak memperjuangkannya, bukan tidak mungkin anggaran besar dari pemerintah pusat bisa diperoleh. Dulu saat saya menjabat, rencana itu sudah diproses," katanya.
