Restoran Ternama Nunggak Pajak, DPRD Kota Bogor Desak Transparansi dan Pengawasan Ketat

“Pertanyaannya, kita punya data nggak sih? Berapa perusahaan yang taat bayar pajak, berapa yang menunggak? Kalau sistemnya rapi, harusnya semua terlihat jelas,” katanya.

Ia mendesak pemerintah daerah lebih proaktif turun ke lapangan agar kasus serupa tidak berulang.

Ketua PHRI Kota Bogor, Yuno Abeta Lahay, mengingatkan bahwa persoalan tunggakan pajak tidak bisa dilihat hitam putih. Menurutnya, kepatuhan tetap wajib, tapi kondisi ekonomi restoran juga perlu dipahami.

“Kalau restoran besar yang sebelumnya selalu patuh tiba-tiba menunggak, itu tanda mereka sedang kesulitan. Bisa jadi mereka harus memilih antara bayar gaji karyawan atau pajak,” jelas Yuno.

Ia mendorong Pemkot Bogor mencari jalan tengah, bukan sekadar menempel plang peringatan.

“Beberapa daerah memberi insentif seperti diskon pajak. Mungkin Kota Bogor bisa mempertimbangkan kebijakan serupa,” usulnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Bogor, Deni Hendana, memastikan pihaknya tetap bersikap tegas.

Halaman Selanjutnya

“Peringatan sudah kami pasang sejak 12 Agustus 2025. Plang tidak akan dicabut sebelum tunggakan lunas,” tegasnya.