Hari Desa Nasional, Camat Ciseeng dan MPB Dorong Pengawasan Anggaran Desa
- Dok: Fahri
Kabupaten Bogor, VIVA Bogor – Pemerintah menetapkan tanggal 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional. Momentum ini diharapkan menjadi pengingat pentingnya peran desa dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi peringatan Hari Desa Nasional 2026, Camat Ciseeng, Subhi, menyampaikan ucapan selamat sekaligus mengajak seluruh kepala desa dan pemerintah desa (Pemdes) untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Ini momentum yang sangat baik bagi semua Pemdes dan kepala desa untuk berbenah. Bekerja lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Mari kita bangun desa masing-masing agar semakin maju dan sejahtera,” ujar Camat Subhi, Kamis 15 Januari 2026.
Ia menegaskan bahwa desa memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, pelayanan yang baik dan pengelolaan pemerintahan desa yang bersih menjadi kunci utama kemajuan desa.
Sementara itu, Ketua Masyarakat Pejuang Bogor (MPB), Atiek Yulis Setyowati, berharap peringatan Hari Desa Nasional tidak sekadar menjadi acara seremonial tanpa makna nyata bagi masyarakat.
“Jangan hanya jadi perayaan simbolis. Harus ada dampak yang benar-benar dirasakan warga desa,” ungkap Atiek.
Menurutnya, saat ini desa menjadi primadona karena mendapat banyak perhatian dan bantuan anggaran, mulai dari Dana Desa, Bantuan Keuangan, hingga program pemerintah lainnya. Namun di sisi lain, masih banyak dugaan penyimpangan penggunaan anggaran desa yang menjadi sorotan masyarakat.
“Banyak temuan, salah satunya soal program Ketahanan Pangan dari Dana Desa yang belum maksimal. Bahkan ada dugaan penyalahgunaan BLT, mulai dari jumlah tidak sesuai hingga data penerima yang fiktif,” ujarnya.
Bunda Atiek, sapaan akrabnya, menilai sudah saatnya pemerintah pusat maupun daerah memperketat pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.
“Harus ada monitoring dan evaluasi lebih ketat. Misalnya dengan membuat sistem aplikasi real time yang bisa diakses publik untuk melihat kegiatan dan penggunaan anggaran desa,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar setiap kegiatan desa langsung diunggah ke platform digital atau media sosial agar masyarakat bisa ikut mengawasi secara langsung.
“Atas instruksi Presiden Prabowo, semua desa akan diaudit oleh Inspektorat Jenderal dan BPKP. Bahkan Gubernur Jawa Barat juga sudah meminta agar kegiatan desa ditayangkan di media sosial,” katanya.
