Siap-siap! Bank BUMN Dapat Suntikan Dana Rp200 Triliun dari Menkeu Purbaya

Bogor – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bikin gebrakan baru yang membuat heboh masyarakat. Demi menyelamatkan ekonomi Indonesia yang sedang lesu, Menkeu baru Indonesia ini berencana menggelontorkan dana segar Rp200 triliun buat memperkuat bank-bank BUMN. Langkah ini menjadi dorongan besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Lewat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276 Tahun 2025 yang resmi berlaku sejak Jumat, 12 September, lima bank pelat merah langsung kebagian jatah. BRI, BNI, dan Mandiri masing-masing dapat Rp55 triliun. BTN yang fokus ke perumahan kebagian Rp25 triliun, sementara Bank Syariah Indonesia (BSI) mendapat Rp10 triliun.

“Ini sudah diputuskan dan siang ini sudah disalurkan ya. Ini kita kirim ke lima bank (yaitu) Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Jadi saya pastikan, dana yang harus dikirim masuk ke sistem perbankan hari ini. Pasti pelan-pelan akan ke kredit, sehingga ekonominya bisa bergerak,” kata Menkeu pada Jum'at, 12 September 2025 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

Mekanisme dan Ketentuan Penempatan Dana

Dana pemerintah ini akan disimpan dalam bentuk deposito on call, baik konvensional maupun syariah. Sistemnya fleksibel, jadi kapan saja pemerintah butuh, dana bisa ditarik kembali sesuai kebutuhan kas negara.

Jangka waktu dan bunga suntikan dari dana 200 triliun ini berlaku selama enam bulan dan bisa diperpanjang. Bunga yang dipatok setara 80,476 persen dari BI 7-Day Reverse Repo Rate. Uniknya, penunjukan bank penerima dilakukan langsung tanpa proses lelang. 

Kewajiban Bank Penerima

Bank-bank penerima tidak bisa asal pakai dana ini. Mereka wajib menyalurkan dana ke sektor riil, dilarang dipakai buat beli Surat Berharga Negara (SBN), dan harus rutin melaporkan penggunaannya tiap bulan ke Dirjen Perbendaharaan.

Dampak Positif bagi Perekonomian

Buat bank BUMN, dana sebesar ini akan menjadi tambahan likuiditas yang memudahkan mereka memberi kredit kepada nasabah. Sedangkan dari sisi sektor riil, UMKM akan lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan, investasi produktif bisa lebih bergairah, dan pemulihan ekonomi pasca pandemi bisa dipercepat. 

Sementara manfaat bagi masyarakat adalah bunga kredit yang lebih bersahabat, layanan perbankan yang lebih luas, sampai terciptanya lapangan kerja baru.

Menkeu sendiri optimistis kebijakan ini bakal mempercepat roda ekonomi. Pemerintah juga tidak mau lengah soal pengawasan. Setiap bank harus kasih laporan bulanan, ada audit rutin, evaluasi dampak ke sektor riil, sampai pemantauan langsung soal penyaluran kredit.

Dengan strategi ini, stabilitas sistem keuangan nasional diharapkan makin kuat. Bank-bank BUMN juga bisa lebih maksimal dalam mendorong inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi. Langkah ini diharapkan sejalan dengan misi pemerintah untuk memperdalam pasar keuangan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan luar negeri.