Jejak Pemalsuan Dokumen Oleh PT. AKP di Balik Sengketa Tanah Desa Cikuda

Kasus ini juga mendapat sorotan Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor, Dalam rapat bersama warga, pemerintah desa, dan pihak terkait, diputuskan pembangunan Perumahan Anandaya dihentikan sementara, Alasannya, selain pembayaran tanah belum lunas, izin-izin pembangunan pun belum lengkap.

Potensi Tersangka Baru.

Kades bersama kuasa hukum berencana membuat laporan polisi tidak hanya terhadap PT AKP, tetapi juga pihak ketiga yang diduga membuat SPH palsu, Posisi direktur perusahaan turut disorot karena dianggap mengetahui dan menggunakan dokumen yang tidak sah.

Dengan menguatnya bukti dan rencana pelaporan, sengketa tanah Desa Cikuda berpotensi berkembang menjadi kasus hukum serius, membuka kemungkinan munculnya tersangka baru dari pihak pengembang maupun pihak perantara.