Pemda se-Jabar Bahas Urgensi Satu Data Indonesia

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim
Sumber :
  • Dok : Diskominfo Kota Bogor

Bogor, VIVABOGOR – Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menghadiri pertemuan dan kunjungan kerja Badan Legislatif DPR RI bersama pemerintah daerah se-Jawa Barat yang digelar di Bogor, Senin (9/2/2026).

img_title TP PKK Kota Bogor Perkuat 10 Program Pokok, Cegah Pernikahan Anak hingga Gerakan Pilah Sampah

Agenda yang berlangsung di Aston Hotel Sentul tersebut membahas pentingnya penerapan Satu Data Indonesia di Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari penguatan tata kelola data nasional.

Satu Data Indonesia dinilai krusial untuk mewujudkan sistem data yang terintegrasi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mencegah terjadinya duplikasi maupun potensi kebocoran data antarinstansi.

img_title Dedie Rachim Soroti Dugaan Kekerasan di Kantor KPPG Bogor, Tegaskan Tak Bisa Ditoleransi

Penerapan kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan serta memperkuat interoperabilitas data di tingkat pusat dan daerah.

Dedie Rachim menegaskan bahwa kebutuhan akan Satu Data Indonesia sangat dirasakan oleh pemerintah daerah, termasuk Kota Bogor.

img_title Revitalisasi 36 Sekolah Senilai Rp26 Miliar di Bogor Rampung, Dedie Rachim Sebut Bagian Menuju Generasi Emas

“Kami di daerah sangat menantikan adanya satu lembaga atau satu sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh data yang saat ini masih tersebar di berbagai kementerian dan lembaga,” kata Dedie.

Ia menambahkan, ketersediaan data yang terintegrasi dan kredibel menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan daerah agar lebih tepat sasaran.

“Bukan hanya data kependudukan, tetapi juga mencakup data geospasial, sosial, perbankan, pertanian, hingga perikanan. Yang paling penting adalah bagaimana data kependudukan benar-benar akurat dan terpercaya sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat berdampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, urgensi penerapan Satu Data Indonesia di Jawa Barat juga menyoroti penguatan data geospasial dan sektoral, penuntasan persoalan data ganda, serta dukungan terhadap pengambilan kebijakan berbasis data yang valid dan terintegrasi.