Reses DPRD Kabupaten Bogor Masa Sidang I Tahun 2025–2026: Serap Aspirasi Warga Leuwiliang, Fokus Infrastruktur dan Layan

Reses DPRD Kabupaten Bogor, fokus Infrastruktur dan Layanan Publik
Sumber :
  • viva.co.id

Selain itu, jalan di belakang Pasar Leuwiliang yang saat ini milik pribadi direncanakan akan dihibahkan karena memiliki fungsi strategis sebagai akses utama ke pasar. Pemerintah daerah diminta untuk memberikan atensi terhadap proses legalitas dan pembangunan jalan ini.

Tinjau Dua Desa Dijadikan Jaminan Hutang, Menteri Desa : Ada Kongkalikong

Dalam bidang pendidikan, beberapa sekolah mengalami kondisi memprihatinkan. Seperti SDN Karekel 03 yang mengalami kerusakan berat dan kehilangan atap, serta MCK yang tidak layak. SDN Tanjung Sari 2 pun sudah empat tahun tidak mengalami kelanjutan pembangunan lantai dua.

Revitalisasi Puskesmas Leuwiliang dan Puskesmas Puraseda diusulkan mengingat lahan yang terbatas. Usulan juga mencakup pengadaan Puskesmas Pembantu (Pustu) di enam RW di wilayah Tanjungsari dan Cianten, yang selama ini masih bergantung pada layanan mobil bus swadaya (busswing).

Wacana Pemekaran Kabupaten Bogor Kembali Mencuat, Bogor Barat Dinilai Paling Siap

Masalah sosial seperti ODGJ, manusia silver, anak punk, serta penyalahgunaan obat-obatan terlarang juga menjadi perhatian. Polsek Leuwiliang bersama stakeholder lainnya telah rutin melakukan patroli mingguan, namun masih ditemukan sejumlah pelanggaran.

Camat WR Pelitawan juga menyinggung kebutuhan sekretariat bagi penggiat sosial. Lebih lanjut, usulan pembangunan gelanggang olahraga indoor di dekat stadion Leuwiliang juga dikemukakan. Dengan ketersediaan lahan yang masih luas, tempat tersebut dinilai ideal untuk dijadikan kompleks olahraga sekaligus bagian dari program revitalisasi stadion.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2025, Bupati Bogor Ajak Warga Perkuat Kebersamaan

Kurangnya rambu lalu lintas di jalan utama Leuwiliang menjadi hambatan dalam penegakan hukum dan keselamatan lalu lintas. Sementara itu, lima desa yakni Purwasari, Puraseda, Pabangbon, Karyasari, dan Bantarkaret tercatat sebagai wilayah rawan bencana, dan memerlukan perhatian serta penanganan khusus dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Aan Triana Almuharom dari Komisi 3 menyampaikan bahwa masukan yang disampaikan sangat lengkap dan rinci. Ia memastikan bahwa DPRD akan membawa seluruh usulan tersebut ke pembahasan APBD Murni di bulan November.

Halaman Selanjutnya
img_title