Kebijakan Dedi Mulyadi Minta Pelajar Jalan Kaki ke Sekolah Sangat Rasional dan Mendidik
Bogor, VIVA Bogor –Pengamat Kebijakan Publik Yusfitriadi menilai kebijakan Dedi Mulyadi yang meminta pelajar berjalan kaki ke sekolah merupakan langkah rasional, visioner, dan memiliki dampak sosial yang besar bagi dunia pendidikan.
Menurut Yusfitriadi, kebijakan tersebut bukan sekadar seruan moral, melainkan bentuk koreksi terhadap kultur permisif masyarakat yang selama ini membiarkan pelajar di bawah umur menggunakan kendaraan bermotor.
“Bagi saya, kebijakan ini sangat masuk akal. Ia menyentuh akar persoalan sosial yang selama ini dianggap lumrah, padahal jelas-jelas melanggar aturan,” ujar Yusfitriadi, Sabtu 1 November 2025.
Budaya Melanggar Hukum Sejak Dini
Ia menyoroti fenomena pelajar tingkat SMP hingga SMA—bahkan di beberapa daerah anak SD—yang setiap hari ke sekolah menggunakan sepeda motor. Fenomena ini, kata Yusfitriadi, tidak hanya berbahaya, tetapi juga membentuk karakter permisif terhadap pelanggaran hukum sejak usia dini.
“Kecuali siswa kelas tiga SMA, hampir semua pelajar belum berusia 17 tahun, artinya belum berhak memiliki SIM. Tapi kita membiarkan mereka membawa motor setiap hari. Itu artinya kita membiarkan pelanggaran hukum menjadi kebiasaan,” tegasnya.
Selain persoalan hukum, Yusfitriadi menilai kebiasaan tersebut juga menimbulkan berbagai dampak sosial, mulai dari tekanan ekonomi keluarga hingga munculnya budaya konsumtif dan kekerasan dalam rumah tangga.
Empat Dampak Negatif
Menurut Yusfitriadi, sedikitnya ada empat konsekuensi yang lahir dari kebiasaan pelajar membawa kendaraan bermotor: 1. Tekanan bagi orang tua. Banyak anak memaksa orang tuanya membeli motor demi gengsi sosial di lingkungan sekolah. 2. Pemicu perilaku negatif. Tawuran, nongkrong berlebihan, hingga pergaulan bebas kerap muncul karena pelajar memiliki mobilitas tinggi tanpa kontrol. 3. Budaya pamer (flexing). Di sekolah-sekolah elit, tren pelajar datang dengan motor hingga mobil pribadi menumbuhkan kesenjangan dan gaya hidup konsumtif. 4. Alih fungsi ruang sekolah, banyak sekolah kehilangan lahan terbuka karena dijadikan tempat parkir kendaraan pelajar.
Butuh Dukungan Sistemik
Meski menilai langkah Dedi Mulyadi tepat, Yusfitriadi mengingatkan bahwa kebijakan itu hanya akan efektif jika diikuti oleh kesadaran kolektif dan dukungan sistemik.
Ia menyebut empat hal yang perlu dibenahi: 1. Kesadaran bersama. Orang tua, sekolah, aparat, dan pemerintah harus berhenti bersikap permisif terhadap pelanggaran hukum pelajar. 2. Transportasi publik yang memadai. Ketiadaan angkutan umum di desa, mahalnya ongkos, serta ketidaknyamanan layanan membuat pelajar memilih kendaraan pribadi. 3. Penegakan hukum yang konsisten. Polisi diminta tegas terhadap pelajar yang belum memiliki SIM tanpa pandang bulu. 4. Pengawasan masyarakat.
