Dewan Desak Pemkot Bogor Serius Tangani Bullying dan Pernikahan Dini
- Dok : Humpropub DPRD Kota Bogor
Bogor, VIVABOGOR – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, menegaskan semangat Hari Sumpah Pemuda harus diwujudkan melalui kebijakan nyata yang menjawab persoalan generasi muda, mulai dari pengangguran, keamanan lingkungan sekolah, perlindungan remaja perempuan, hingga akses layanan kesehatan.
Hal tersebut disampaikan Fajar saat menghadiri upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tingkat Kota Bogor tahun 2026 di Plaza Balai Kota Bogor, Rabu (28/10/2026).
Menurut Fajar, peringatan Sumpah Pemuda tidak seharusnya berhenti pada kegiatan seremonial.
Semangat persatuan yang dicetuskan para pemuda pada 1928 perlu diwujudkan melalui langkah nyata untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi generasi muda saat ini.
Ia mengingatkan bahwa para pemuda yang mencetuskan Sumpah Pemuda telah menunjukkan keberanian untuk bersatu ketika Indonesia belum berdiri sebagai negara merdeka.
“Keberanian seperti itu yang hari ini perlu kita warisi, bukan sekadar seremoninya,” ujar Fajar.
Ia menilai, peringatan Hari Sumpah Pemuda akan lebih bermakna apabila pemerintah mampu menjawab kebutuhan mendasar anak muda, mulai dari kesempatan memperoleh pekerjaan, keamanan saat menempuh pendidikan, hingga jaminan pelayanan kesehatan.
Untuk itu, Komisi IV DPRD Kota Bogor mendorong Dinas Tenaga Kerja melakukan pendataan ketenagakerjaan hingga tingkat RT dan RW.
Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah memiliki gambaran akurat mengenai jumlah warga yang belum bekerja, persebarannya, serta faktor yang menyebabkan pengangguran.
Selain persoalan pekerjaan, Fajar menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.
Komisi IV, kata dia, turut mengawal penerapan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman serta pembentukan kelompok kerja yang mendukung pelaksanaannya di Kota Bogor.
Menurutnya, tindakan perundungan di lingkungan pendidikan tidak bisa dianggap sebagai kenakalan biasa karena berpotensi mengganggu perkembangan dan masa depan anak.
Perlindungan terhadap remaja perempuan juga menjadi perhatian. Fajar menilai pernikahan dini dapat menghambat keberlanjutan pendidikan sekaligus berdampak terhadap pemenuhan hak kesehatan anak perempuan.
Di sektor kesehatan, ia menegaskan pentingnya memastikan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat tetap aktif ketika dibutuhkan.
Ia juga mengingatkan agar pelayanan kegawatdaruratan tidak terhambat oleh persoalan administrasi. Fajar menyebut, keempat persoalan tersebut akan terus dikawal oleh Komisi IV, termasuk dalam pembahasan anggaran tahun 2027.
