Ekonomi Tumbuh Pesat, Babakan Benahi PKL dan Drainase
- Istimewa
Bogor – Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, terus menunjukkan perannya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor. Tingginya aktivitas usaha di sektor kuliner, jasa, hingga perhotelan menjadikan kawasan ini cukup dinamis, meski masih dihadapkan pada sejumlah persoalan perkotaan.
Lurah Babakan, Andri Junizar, menyampaikan bahwa wilayahnya memiliki luas sekitar 146,2 hektar dengan posisi strategis yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Tegallega di berbagai sisi.
Kondisi tersebut mendorong tingginya mobilitas masyarakat sekaligus aktivitas ekonomi.
Dari data yang ada, Babakan tercatat memiliki sekitar 17 hotel berbintang serta puluhan restoran dan kafe.
Aktivitas usaha tersebut turut menyumbang pendapatan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dengan total wajib pajak mencapai 1.953.
“Kelurahan Babakan ini banyak pelaku usaha, termasuk hotel, resto, dan kafe yang jika dibandingkan dengan 10 kelurahan lain di Bogor Tengah, kita termasuk yang paling banyak. Di sektor pendidikan, kita juga memiliki aset besar seperti SD Gunung Gede, SD Papandayan, hingga SMK Negeri 3 Bogor,” ujar Andri Junizar, Kamis (30/4/2026).
Namun demikian, kepadatan aktivitas ekonomi juga berdampak pada meningkatnya jumlah pedagang kaki lima (PKL).
Saat ini tercatat sebanyak 1.115 PKL tersebar di sejumlah titik seperti Jalan Malabar, Sancang, dan kawasan sekitar rumah sakit. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak kelurahan mengedepankan pendekatan pembinaan karena keterbatasan lahan relokasi.
Penataan dilakukan agar penggunaan trotoar dan bahu jalan bisa lebih tertib.
“Konsepnya adalah pembinaan dan penataan. Karena kita tidak memiliki lahan khusus untuk relokasi, maka pendekatannya adalah pembinaan agar penggunaan bahu jalan dan trotoar bisa lebih tertata,” tuturnya.
Selain penataan PKL, persoalan banjir lintasan juga menjadi perhatian, khususnya di wilayah RW 03 dan RW 06. Banjir kerap terjadi akibat sistem drainase yang tidak berfungsi optimal.
“Masalahnya seringkali karena drainase itu ditutup permanen oleh masyarakat untuk keperluan dapur atau bangunan mereka, sehingga ketika banjir besar, mereka bingung karena tidak bisa dikontrol. Kami sudah berkomunikasi dengan Dinas PUPR dan Perkim untuk normalisasi drainase serta sungai kecil di wilayah tersebut,” jelas Andri.
