MUI Tetapkan Vape Haram, Ini 12 Rekomendasi Lengkapnya
- Istimewa
Jakarta, VIVA Bogor – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Ketetapan tersebut tidak hanya menyasar pengguna, tetapi juga mencakup penyalahgunaan perangkat vape untuk konsumsi zat terlarang hingga kegiatan produksi dan perdagangan.
Keputusan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.
Dalam ketentuan umumnya, MUI menjelaskan bahwa rokok elektrik atau vape merupakan perangkat bertenaga baterai atau sumber daya lainnya yang dapat memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa hingga menghasilkan uap atau aerosol untuk dihirup pengguna.
Fatwa tersebut juga menjelaskan nikotin sebagai senyawa alkaloid yang secara alami terkandung dalam tanaman tembakau atau dapat diperoleh melalui proses sintesis. Zat ini memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak negatif terhadap kesehatan.
Tiga Ketentuan Hukum Penggunaan Vape
Dalam bagian ketentuan hukum, Komisi Fatwa MUI menetapkan tiga poin utama.
Pertama, menggunakan rokok elektrik atau vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta untuk mencegah agar perangkat tersebut tidak dijadikan sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
Kedua, menyalahgunakan rokok elektrik untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dihukumi haram.
Ketiga, memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik atau vape hukumnya haram. Dengan demikian, ketetapan MUI tidak hanya mengatur perilaku konsumen, tetapi juga mencakup aktivitas produksi dan perdagangan produk tersebut.
12 Rekomendasi MUI kepada Pemerintah dan Masyarakat
Selain menetapkan ketentuan hukum, MUI menyampaikan 12 rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah, lembaga negara, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, keluarga, serta masyarakat luas.
Berikut isi rekomendasi dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026:
- Presiden dan DPR diminta segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai sanksi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
- Presiden diminta mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik atau vape guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif yang ditimbulkan.
- Pemerintah perlu melakukan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan agar kebijakan pelarangan vape berjalan secara terkoordinasi dan terkonsolidasi.
- Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan tentang larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
- BPOM direkomendasikan memperketat pengawasan produk rokok elektrik atau vape serta memperkuat koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi dan penanganan produk vape.
- Kementerian Perindustrian diminta melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinannya dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan vape sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.
- Kementerian Keuangan direkomendasikan mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
- BNN dan aparat penegak hukum diminta menutup celah peredaran narkoba, termasuk melalui vape, serta melakukan penindakan tegas terhadap peredaran dan penyalahgunaannya.
- Aparat penegak hukum juga direkomendasikan menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga diimbau meningkatkan edukasi serta sosialisasi mengenai hukum haram penggunaan rokok elektrik, bahaya kesehatan, dan potensi penyalahgunaannya.
- Masyarakat diimbau menghindari penggunaan rokok elektrik serta berperan aktif melindungi anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
- Seluruh pemangku kepentingan diminta memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.