Polres Bogor Ungkap 282.500 Butir Tramadol, Diduga Diedarkan Lewat COD
- Viva Bogor
Kabupaten Bogor , Viva Bogor – Peredaran obat keras jenis Tramadol di Kabupaten Bogor diduga menggunakan sistem transaksi cash on delivery (COD) atau pembayaran dan penyerahan barang secara langsung antara penjual dan pembeli. Polres Bogor mengungkap dugaan peredaran tersebut dengan menyita total 282.500 butir Tramadol dari seorang pria berinisial MS (31).
Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung, merilis pengungkapan kasus tersebut dalam konferensi pers di Mapolres Bogor, Jumat (13/11/2026).
Pengungkapan bermula dari penindakan terhadap MS di Kampung Baru RT 005/RW 002, Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, pada Kamis (5/11/2026) sekitar pukul 21.00 WIB.
Saat melakukan penggeledahan, petugas Satres Narkoba Polres Bogor menemukan ratusan ribu butir obat keras yang disimpan dalam sejumlah kemasan.
Barang bukti tersebut terdiri dari 241.000 butir Tramadol dalam plastik bening, 3.500 kapsul dalam enam botol besar, 9.000 butir dalam 90 botol kecil, serta 29.000 butir dalam satu plastik hitam. Jika dijumlahkan, totalnya mencapai 282.500 butir.
Berdasarkan pemeriksaan awal, MS mengaku obat-obatan tersebut merupakan barang titipan seseorang berinisial RJ yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO). MS bertugs menyimpan obat-obatan tersebut sementara waktu sebelum dipasarkan setelah stok sebelumnya habis terjual.
Atas tugas penitipan itu, MS mengaku menerima imbalan sebesar Rp1,8 juta. Sementara dalam dugaan aktivitas peredarannya, pelaku menggunakan sistem COD untuk melakukan transaksi secara langsung dengan pembeli.
Pengungkapan ini menjadi perhatian kepolisian karena jumlah obat keras yang diamankan mencapai ratusan ribu butir. Polres Bogor pun mengajak masyarakat ikut mengawasi lingkungan sekitar guna mencegah peredaran obat-obatan tanpa kewenangan.
Kapolres Bogor menegaskan, upaya memberantas peredaran obat keras ilegal membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Warga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas mencurigakan dan tidak ragu memberikan informasi kepada kepolisian apabila menemukan dugaan penyalahgunaan maupun peredaran obat keras ilegal.
Menurutnya, kepedulian masyarakat menjadi bagian penting untuk membantu kepolisian memutus mata rantai peredaran obat-obatan yang berpotensi membahayakan kesehatan, khususnya bagi generasi muda.
Dalam perkara tersebut, MS disangkakan melanggar Pasal 435 dan/atau Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juncto ketentuan penyesuaian pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Ancaman pidananya berupa penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar.
