DPRD dan Pemkot Bogor Sahkan Dua Perda, Apa Dampaknya bagi Warga?

DPRD dan Pemkot Bogor mengesahkan dua Perda tentang pasar rakyat dan adminduk.
Sumber :
  • Istimewa

Perda Adminduk Dorong Layanan Lebih Mudah

img_title Biskita Tabrak Pejalan Kaki hingga Tewas di Bogor, Wakil Wali Kota Desak Evaluasi Pengawasan Operasional

Selain mengatur pasar rakyat, DPRD dan Pemkot Bogor juga mengesahkan Perda tentang Administrasi Kependudukan. Regulasi ini diarahkan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan integrasi data kependudukan.

Ketua Pansus Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Subhan, mengatakan Perda tersebut menjadi bagian dari upaya memperbarui sistem administrasi kependudukan agar selaras dengan perkembangan regulasi, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.

img_title Pemkot Bogor Buka Seleksi Terbuka Direksi Tirta Pakuan dan Dewan Pengawas Transportasi Pakuan

“Raperda ini menjadi fondasi transformasi administrasi kependudukan Kota Bogor menuju pelayanan yang semakin mudah, cepat dan inklusif, sekaligus membangun ekosistem data kependudukan terintegrasi berbasis NIK untuk mendukung perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan berbasis data, sejalan dengan semangat SPBE, dengan tetap menjamin perlindungan data pribadi masyarakat,” jelas Subhan.

Melalui regulasi ini, pelayanan adminduk diarahkan agar semakin mudah, cepat, profesional, inklusif, dan tidak diskriminatif. Penguatan layanan akan dilakukan melalui kanal daring dan luring, pelayanan terintegrasi, layanan jemput bola, serta peningkatan akses pelayanan hingga tingkat kelurahan.

img_title Pemkot Bogor Perbarui 4 SOP Layanan Sosial, Mulai dari Bantuan PBI hingga Tanggap Bencana

Upaya tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan administrasi kependudukan tanpa harus menghadapi proses yang berbelit-belit.

Integrasi Data Tetap Perhatikan Privasi

Perda

Adminduk juga mengatur pemanfaatan data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis identitas penduduk.

Data tersebut diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan daerah. Integrasi data juga menjadi bagian dari pengembangan Big Data Penduduk Kota Bogor dan penerapan kebijakan berbasis data atau data-driven policy.

Langkah ini sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pemanfaatan data kependudukan nantinya dapat difasilitasi bagi perangkat daerah maupun badan hukum yang memberikan pelayanan publik, sesuai dengan kewenangan dan hak akses masing-masing.

Namun, integrasi data tidak berarti seluruh informasi penduduk dapat diakses secara bebas. Kerahasiaan, keamanan, dan perlindungan data pribadi tetap harus dijaga. Pembatasan hak akses juga wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan disahkannya kedua Perda tersebut, DPRD dan Pemkot Bogor berharap regulasi daerah dapat menjawab kebutuhan masyarakat melalui dua aspek penting, yakni penguatan ekonomi lokal dan peningkatan pelayanan publik.

Halaman Selanjutnya
img_title