Dugaan Peretasan Akun Maker MBG, Ahli UNPAD Minta BGN Audit Aliran Dana Miliaran Rupiah
- Doc. Supri
Kabupaten Bogor, VIVA Bogor – Dugaan peretasan akun maker milik Yayasan Nurul Huda Conggeang dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan publik. Kasus ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan serius terkait tata kelola dan pengawasan penggunaan anggaran negara yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Ketua Umum Yayasan Nurul Huda Conggeang, Eka Anugrah, menjelaskan bahwa yayasan yang dipimpinnya merupakan mitra resmi Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengoperasikan tujuh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni SPPG Pamijahan 4 dan SPPG Leuwiliang 4 di Kabupaten Bogor, serta SPPG Tarikolot 2, Kota Kaler 5, Sukamulya, Girimukti, dan Pamulihan 3 di Kabupaten Sumedang.
Lokasi Dapur Yang Diduga Di Retas Akun Maker MBG
- Doc. Supri
Menurut Eka, dalam menjalankan operasional dapur MBG, Yayasan Nurul Huda Conggeang memperoleh akun maker dari BGN yang berfungsi untuk mengajukan rencana belanja dapur serta pencairan anggaran pembayaran insentif. Pengajuan tersebut kemudian diverifikasi dan disetujui oleh Kepala SPPG sebagai approver.
“Yayasan Nurul Huda Conggeang merupakan pemilik sah akun maker berdasarkan petunjuk teknis BGN. Hingga saat ini, kami tidak pernah menerima pemberitahuan resmi dari BGN mengenai pencabutan kewenangan yayasan sebagai pengendali akun maker pada tujuh SPPG tersebut,” ujar Eka.
Namun, pada 13 April 2026, pihak yayasan mengaku menerima pemberitahuan dari Bank BRI yang menyatakan bahwa akun maker untuk operasional lima SPPG di Sumedang telah beralih kendali kepada pihak lain yang tidak diketahui identitas maupun legalitasnya.
“Padahal akun maker tersebut secara hukum melekat pada yayasan. Kami tidak pernah memberikan kuasa ataupun persetujuan atas perubahan tersebut,” katanya.
Dua hari kemudian, tepatnya 15 April 2026, yayasan kembali menerima pemberitahuan dari Bank BNI bahwa akun maker untuk operasional SPPG Pamijahan 4 dan Leuwiliang 4 di Kabupaten Bogor juga telah beralih kepada pihak lain yang bukan perwakilan resmi Yayasan Nurul Huda Conggeang.
Atas kejadian tersebut, yayasan mengaku telah melaporkan dugaan peretasan kepada berbagai pihak di lingkungan BGN, mulai dari tujuh Kepala SPPG, Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Sumedang, KPPG Cirebon Raya, Korwil SPPG Kabupaten Bogor, hingga KPPG Bogor.
“Yang menjadi pertanyaan, seluruh laporan tersebut tidak pernah mendapat tanggapan. Bahkan yayasan tidak pernah dimintai keterangan ataupun klarifikasi terkait dugaan peretasan akun maker ini,” ungkap Eka.
