Komisi IV DPRD Bogor Dorong Pengendalian Harga dan Penguatan UMKM
- Istimewa
Bogor, VIVABOGOR – Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (Dinkukmdagin) Kota Bogor, Selasa (27/1/2026). Pertemuan tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 serta sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian daerah.
Rapat berlangsung di ruang Komisi IV DPRD Kota Bogor dan dipimpin Ketua Komisi IV Fajar Muhamad Nur, didampingi Wakil Ketua Asep Nadzarullah dan Sekretaris Subhan, serta dihadiri anggota Komisi IV lainnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV menyoroti perkembangan harga kebutuhan pokok yang belakangan mengalami kenaikan. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah daging, yang dinilai berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhamad Nur, menyampaikan bahwa pembahasan anggaran perlu dibarengi dengan kesiapan pemerintah daerah dalam mengendalikan harga pasar, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri.
“Kami meminta penjelasan langkah antisipatif dari dinas terkait, karena kenaikan harga bahan pokok berisiko menurunkan daya beli masyarakat dan memicu persoalan sosial,” ujar Fajar.
Selain isu inflasi, Komisi IV juga membahas upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kota Bogor.
Fajar menilai, meskipun nilai investasi menunjukkan tren peningkatan, dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja masih perlu dioptimalkan.
Menurutnya, diperlukan sinergi lintas perangkat daerah, termasuk Dinkukmdagin dan Dinas Ketenagakerjaan, untuk merumuskan kebijakan yang mampu mendorong penyerapan tenaga kerja secara lebih maksimal.
“Kolaborasi antar dinas menjadi kunci. Kami sedang menghimpun data dan masukan sebagai dasar untuk menentukan arah kebijakan atau regulasi yang lebih rinci,” kata Fajar.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Tri Kisowo Jumino, menambahkan bahwa penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut menjadi fokus pembahasan.
Komisi IV mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan peran pembinaan dan pengembangan kapasitas pelaku UMKM.
Tri menilai, tantangan ekonomi saat ini menuntut adanya inovasi program serta kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti sektor swasta, akademisi, dan media, guna memperluas promosi dan memperkuat daya saing UMKM lokal.
