Dewan Desak Pemkot Bogor Benahi Sektor Parkir Optimalkan PAD yang Bocor
- Dok : Humpropub DPRD Kota Bogor
Bogor, VIVABOGOR— Komisi II DPRD Kota Bogor mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memperkuat reformasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah sekaligus menekan kebocoran penerimaan, khususnya pada sektor parkir yang dinilai masih memiliki potensi besar namun belum tergarap optimal.
Dorongan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kota Bogor bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Bapperinda, Dinas Perhubungan, serta Perumda Trans Pakuan yang digelar pada Rabu (14/1/2026).
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Rifky Alaydrus, menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi harus dibarengi dengan pembenahan sistem pemungutan serta pengawasan yang lebih kuat.
“PAD Kota Bogor masih memiliki ruang peningkatan yang besar. Kuncinya ada pada perbaikan sistem, penutupan kebocoran, dan keberanian melakukan reformasi di sektor-sektor strategis seperti parkir,” ujar Rifky.
Senada dengan itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bogor, Benninu Argoebie, menyoroti pentingnya penataan ulang target PAD agar lebih mencerminkan kondisi ekonomi riil di lapangan.
“Target PAD harus disusun berbasis data aktual, bukan semata mengacu pada capaian historis. Dengan begitu, potensi yang ada bisa dimaksimalkan secara lebih realistis,” kata Benninu.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, menekankan perlunya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah hingga ke tingkat kewilayahan. Menurutnya, optimalisasi PAD tidak akan berjalan efektif tanpa keterlibatan aktif seluruh unsur pemerintahan di lapangan.
“Kelurahan adalah titik terdekat dengan aktivitas ekonomi warga. Tanpa pengawasan hingga level tersebut, kebocoran akan terus terjadi, terutama di sektor parkir, pajak restoran, dan pajak hotel,” tegas Heri.
Dalam rapat tersebut, Komisi II juga merekomendasikan percepatan digitalisasi pemungutan PAD, penerapan sistem parkir non-tunai, serta peningkatan intensifikasi pelayanan kepada wajib pajak guna mendorong kepatuhan sekaligus memperkuat kepercayaan publik.
