Pemkot Bogor Rampungkan Tender 91 Paket Pengadaan 2025
- Istimewa
Bogor, VIVABOGOR - Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Bogor, Lia Kania Dewi, mengatakan bahwa penyelesaian tender lebih awal diharapkan mampu memastikan seluruh proyek berjalan sesuai jadwal.
“Harapannya tidak ada pekerjaan lintas tahun. Semua harus selesai sesuai kontrak sampai Desember,” ujar Lia.
Pemkot saat ini menunggu persetujuan bersama RAPBD 2026 dengan DPRD Kota Bogor yang ditargetkan rampung pada 30 November. Setelah disahkan, setiap dinas dapat mulai menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) per 1 Desember dan melaksanakan proses pra-DPA guna mempercepat pelaksanaan pengadaan.
Menurut Lia, sejumlah paket konstruksi yang telah memiliki Detail Engineering Design (DED) dapat langsung masuk tahapan pra-DPA, terutama untuk perencanaan dan manajemen konstruksi. Ia menambahkan bahwa proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan kawasan GOR, ditargetkan rampung pada Oktober 2026 sebagai persiapan pelaksanaan Porprov Jawa Barat pada November 2026.
Pemkot Bogor akan menetapkan sedikitnya 10 paket strategis setelah RAPBD 2026 disetujui. Dari jumlah tersebut, tiga paket diperkirakan sudah dapat memulai pra-DPA lebih awal.
Sejumlah proyek bernilai besar, seperti pembangunan Jalan R3, disebut menjadi kandidat paket strategis, meski besaran anggaran masih menunggu persetujuan DPRD. Untuk proyek Jalan Saleh Dasa Sasmita, Lia menjelaskan bahwa pendanaan diharapkan berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat sehingga proses lelang akan dilakukan di tingkat provinsi.
Selain infrastruktur, Pemkot juga menyiapkan paket pembangunan ruang kelas baru, revitalisasi sekolah, dan beberapa program penguatan sarana pendidikan lainnya. Sementara untuk sektor kesehatan, tidak ada pembangunan gedung besar yang direncanakan pada 2026.
Lia menuturkan bahwa proses tender selama ini hanya mencakup sekitar 10 persen dari total pengadaan. Karena itu, Pemkot menargetkan peningkatan e-processing hingga 30 persen pada tahun mendatang, terutama untuk pengadaan obat-obatan dan barang habis pakai. Saat ini capaian e-processing baru berada di angka 24 persen.
Di sisi lain, penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) akan tetap menjadi prioritas agar pelaku UMKM lokal tidak tersisih oleh produk impor. Pemkot juga menyiapkan pengembangan mini kompetisi dalam e-procurement untuk mendorong penyedia memberikan penawaran harga terbaik.
