DPRD Kabupaten Bogor Diminta Tindaklanjuti Arahan Presiden Prabowo Soal Efisiensi Tunjangan Fantastis
Rabu, 17 September 2025 - 00:51 WIB
Sumber :
Bogor –DPRD Kabupaten Bogor kembali jadi sorotan di tengah isu tunjangan fantastis yang dinilai membebani APBD. Lembaga legialatif di Bumi Tegar Berima itu belum menindaklanjuti arahan tegas oleh Presiden Prabowo agar lembaga legislatif di daerah ikut melakukan efisiensi dan evaluasi tunjangan.
Pengamat Politik Yusfitriadi
Photo :
- Istimewa
Hal itu dipaparkan, Pengamat Kebijakan Publik dan Politik sekaligus Ketua Vinus Indonesia, Yusfitriadi. Yus menilai saat ini bola panas ada di tangan pimpinan DPRD Kabupaten Bogor terkait tuntutan efisiensi dan evaluasi tunjangan yang digaungkan secara nasional.
Menurut Yusfitriadi, sudah banyak daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang menindaklanjuti tuntutan 18+7 dengan mengevaluasi tunjangan pimpinan dan anggota DPRD masing-masing daerah. Hal itu, kata dia, sebagai implementasi sikap DPR RI serta arahan Presiden Prabowo untuk mendorong gerakan efisiensi dan empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
“Dalam konteks Kabupaten Bogor, sekarang bola ada di tangan pimpinan DPRD, apakah akan mengimplementasikan sikap DPR RI dan arahan Presiden Prabowo atau justru mengabaikannya,” tegas Yusfitriadi, kepada VIVA Bogor, Rabu 16 September 2025.
Jika DPRD Kabupaten Bogor serius menindaklanjutinya, lanjut Yusfitriadi, langkahnya cukup sederhana. Pimpinan DPRD bisa mengambil kesepakatan untuk melakukan evaluasi, mulai dari tunjangan, kinerja, hingga keterbukaan perencanaan dan pelaksanaan program. Hasil kesepakatan itu nantinya disampaikan kepada Bupati Bogor untuk meninjau ulang atau mencabut Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 44, dan menggantinya dengan peraturan baru.
Namun, jika tidak ada langkah nyata, DPRD Kabupaten Bogor diminta berani menyampaikan alasan yang logis dan rasional secara terbuka kepada publik.
“Sampai saat ini, pimpinan DPRD Kabupaten Bogor belum ada yang merespons secara resmi atas nama kelembagaan. Bahkan cenderung menghindar dari isu ini. Padahal secara politis, mestinya DPRD Kabupaten Bogor mengikuti sikap DPR RI dan arahan Presiden Prabowo,” ungkapnya.
Yusfitriadi juga menyoroti fakta bahwa Ketua DPRD Kabupaten Bogor Satsta Winara maupun Bupati Bogor Rudy Susmanto sama-sama berasal dari Partai Gerindra, di mana partai besar tersebut dipimpin Prabowo Subianto. Kondisi itu, menurutnya, seharusnya memudahkan dalam mengamankan kebijakan efisiensi yang sudah menjadi instruksi partai.
“Yang menyatakan sikap di DPR RI adalah Dasco dari Fraksi Gerindra, dan arahan efisiensi datang langsung dari Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. Jadi sangat wajar jika publik menunggu langkah konkret dari DPRD Kabupaten Bogor,” pungkasnya.