Proyek RKB SMPN 2 Jasinga Diselimuti Dugaan ‘Setoran’ Oknum Mengatasnamakan Media

BOGOR – Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di SMPN 2 Jasinga, Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, menelan anggaran Rp696,5 juta, kini diselimuti isu tak sedap, Proyek pendidikan yang semestinya menjadi simbol kemajuan justru diwarnai dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan aroma nepotisme.

Proyek yang dikerjakan oleh CV Srikandi dengan pengawasan PT. Graha Tirta Engineering itu ditargetkan rampung pada 18 November 2025. Tujuannya mulia,  menambah daya tampung sekaligus meningkatkan kenyamanan belajar bagi ratusan siswa SMPN 2 Jasinga.

Namun, di balik papan proyek yang terpampang gagah, beredar kabar adanya ‘setoran’ dari pihak pelaksana kepada seorang oknum warga berinisial A, Pria yang mengaku wartawan tersebut disebut-sebut meminta uang koordinasi sebesar Rp100 ribu untuk setiap media, dengan dalih mewakili 35 media.

“Nama inisialnya A, dikasih kebijaksanaan sama mandor sebesar Rp1 juta,” ungkap salah satu pekerja proyek kepada wartawan.

Ketika dikonfirmasi, A tidak membantah. Ia berdalih hanya mengajukan tanpa paksaan.

“Itu cuma ajuin aja pak, kita nggak maksa. Mau berapa-berapa juga nggak ada paksaan,” ujar A saat dihubungi, Minggu (14/9/2025).

A bahkan mengakui menerima uang Rp1 juta dari mandor dan membaginya dengan rekan-rekan seprofesinya.

“Kemarin kita dikasih Rp1 juta, alhamdulillah bisa kita bagi-bagi ke rekan-rekan,” tambahnya.

Tak hanya itu, dugaan konflik kepentingan juga menyeruak. Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan, pemasok material proyek seperti pasir, batu, dan split ternyata merupakan anak dari seorang tokoh terpandang di desa setempat, sekaligus masih satu kampung dengan oknum A.

Hal ini dibenarkan oleh pria berinisial G saat dikonfirmasi.

“Iyah, saya yang ngesub barangnya, pasir, batu sama seprit,” ungkapnya.

Ironisnya, proyek yang seharusnya menjadi harapan generasi muda kini justru tercoreng oleh praktik pungli dan nepotisme. Publik kini menanti sikap tegas Pemkab Bogor, apakah akan membiarkan praktik ini terus berulang, atau berani membersihkan proyek pendidikan dari tangan-tangan kotor

BOGOR – Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di SMPN 2 Jasinga, Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, menelan anggaran Rp696,5 juta, kini diselimuti isu tak sedap, Proyek pendidikan yang semestinya menjadi simbol kemajuan justru diwarnai dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan aroma nepotisme.

Proyek yang dikerjakan oleh CV Srikandi dengan pengawasan PT. Graha Tirta Engineering itu ditargetkan rampung pada 18 November 2025. Tujuannya mulia,  menambah daya tampung sekaligus meningkatkan kenyamanan belajar bagi ratusan siswa SMPN 2 Jasinga.

Namun, di balik papan proyek yang terpampang gagah, beredar kabar adanya ‘setoran’ dari pihak pelaksana kepada seorang oknum warga berinisial A, Pria yang mengaku wartawan tersebut disebut-sebut meminta uang koordinasi sebesar Rp100 ribu untuk setiap media, dengan dalih mewakili 35 media.

“Nama inisialnya A, dikasih kebijaksanaan sama mandor sebesar Rp1 juta,” ungkap salah satu pekerja proyek kepada wartawan.

Ketika dikonfirmasi, A tidak membantah. Ia berdalih hanya mengajukan tanpa paksaan.

“Itu cuma ajuin aja pak, kita nggak maksa. Mau berapa-berapa juga nggak ada paksaan,” ujar A saat dihubungi, Minggu (14/9/2025).

A bahkan mengakui menerima uang Rp1 juta dari mandor dan membaginya dengan rekan-rekan seprofesinya.

“Kemarin kita dikasih Rp1 juta, alhamdulillah bisa kita bagi-bagi ke rekan-rekan,” tambahnya.

Tak hanya itu, dugaan konflik kepentingan juga menyeruak. Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan, pemasok material proyek seperti pasir, batu, dan split ternyata merupakan anak dari seorang tokoh terpandang di desa setempat, sekaligus masih satu kampung dengan oknum A.

Hal ini dibenarkan oleh pria berinisial G saat dikonfirmasi.

“Iyah, saya yang ngesub barangnya, pasir, batu sama seprit,” ungkapnya.

Ironisnya, proyek yang seharusnya menjadi harapan generasi muda kini justru tercoreng oleh praktik pungli dan nepotisme. Publik kini menanti sikap tegas Pemkab Bogor, apakah akan membiarkan praktik ini terus berulang, atau berani membersihkan proyek pendidikan dari tangan-tangan kotor