Larangan Truk Saat Nataru Diprotes, Aptrindo Minta Window Time dan Diskon Tol
- Ilustrasi
Jakarta, VIVA Bogor – Rencana pembatasan operasional angkutan barang selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) menuai keberatan dari Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo). Pengusaha menilai larangan total bagi kendaraan sumbu tiga ke atas berpotensi mengganggu distribusi barang dan aktivitas industri yang tetap berjalan selama libur akhir tahun.
Aptrindo meminta pemerintah mempertimbangkan pola mobilitas masyarakat saat Nataru yang dinilai berbeda dengan periode mudik Lebaran. Pembatasan angkutan barang, menurut mereka, tidak perlu diberlakukan secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan kebutuhan logistik di berbagai wilayah.
Wakil Sekretaris Jenderal Aptrindo, Agus Pratiknyo, mengatakan aktivitas pergerakan barang menjelang akhir tahun tidak selalu mengalami lonjakan seperti saat Lebaran. Karena itu, kebijakan pembatasan perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
"Karakter pergerakan barang dan kegiatan industri menjelang akhir tahun berbeda dengan masa libur Idul Fitri. Kalau saya lihat sih enggak terlalu signifikan," kata Agus di Jakarta.
Agus menjelaskan, akhir tahun justru menjadi periode penting bagi sejumlah perusahaan untuk melakukan stock opname atau penghitungan persediaan barang. Kegiatan tersebut membuat volume barang di gudang meningkat dan membutuhkan distribusi agar ruang penyimpanan tidak semakin penuh.
Jika operasional angkutan barang dibatasi secara mendadak, perusahaan berpotensi kesulitan mengatur pergerakan stok. Ketidakpastian distribusi juga dapat mengganggu proses pencatatan persediaan, terutama ketika jumlah barang dalam sistem tidak sesuai dengan kondisi fisik di gudang.
Menurut Agus, perubahan kebijakan yang tidak disertai perencanaan matang dapat menimbulkan persoalan bagi perusahaan yang sedang menjalankan proses evaluasi persediaan akhir tahun.
"Nataru ini kan ibaratnya kan akhir tahun ya, biasanya itu tidak seribet seperti Lebaran. Dan justru biasanya kalau Nataru itu kan momentum mereka itu untuk melakukan semacam opname, stock opname," ujarnya.
Selain mengkhawatirkan kelancaran distribusi, Aptrindo juga menyoroti beban finansial yang harus ditanggung pengusaha angkutan barang ketika armada tidak dapat beroperasi. Agus menyebut kewajiban perusahaan tetap berjalan meskipun kendaraan harus berhenti beroperasi akibat pembatasan.
Pengusaha masih harus membayar angsuran kendaraan, pajak, serta gaji karyawan yang tidak bisa begitu saja dihentikan selama masa libur. Ia menggambarkan kondisi tersebut sebagai ketimpangan antara waktu operasional yang berkurang dan kewajiban usaha yang tetap harus dibayar sepanjang tahun.
"Jadi kami kalau pelaku usaha angkutan barang itu boleh dibilang kerjanya itu efektif hanya 10 bulan tetapi beban yang harus kami bayar kepada negara, kepada bank itu full efektif 12 bulan, kompensasi kepada karyawan itu 13 bulan karena harus menanggung THR, sedangkan kami mau kerja malah dilarang," katanya.
Aptrindo juga meminta pemerintah memperhatikan angkutan peti kemas yang melayani aktivitas pelabuhan, terutama untuk kebutuhan ekspor dan impor.
Agus menilai, pembatasan kendaraan angkutan barang sumbu tiga ke atas dapat berdampak pada distribusi kontainer apabila tidak disesuaikan dengan jadwal operasional pelabuhan dan kapal.
Aktivitas perdagangan internasional memiliki jadwal yang tidak selalu dapat menyesuaikan dengan kebijakan pembatasan kendaraan di Indonesia. Keterlambatan pengiriman barang berpotensi mengganggu rantai distribusi, terlebih kegiatan pelayaran dan perdagangan di negara mitra tidak selalu mengikuti kebijakan libur yang sama.
Karena itu, ia berharap kendaraan logistik yang memiliki kebutuhan operasional khusus, terutama yang berkaitan dengan aktivitas pelabuhan, tetap mendapatkan ruang untuk beroperasi melalui skema pengaturan yang jelas.
Sebagai solusi, Aptrindo mengusulkan penerapan window time atau waktu operasional khusus bagi angkutan barang selama periode Nataru. Dengan pengaturan tersebut, kendaraan logistik masih dapat melintas pada jam-jam tertentu tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan masyarakat yang berlibur.
Jika pemerintah tetap menerapkan pembatasan secara ketat, Aptrindo juga meminta adanya kompensasi bagi pengusaha angkutan barang yang terdampak. Salah satu usulan yang disampaikan Agus adalah pemberian diskon tarif tol.
Menurutnya, potongan tarif dapat menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha yang mengalami pengurangan waktu operasional akibat kebijakan pembatasan.
Namun, ia menilai potongan tarif tol harus diberikan dalam persentase yang cukup besar agar benar-benar terasa manfaatnya bagi pengusaha.
"Nggak usah muluk-muluk lah, sesuatu yang mudah untuk dilakukan itu adalah salah satunya adalah memberikan potongan tarif tol," katanya.
Agus bahkan meminta diskon tarif tol lebih dari 20 persen. Ia menilai potongan di bawah angka tersebut belum cukup membantu meringankan beban operasional, terlebih tarif tol mengalami kenaikan setiap tahun.
"Kalau 20 persen itu ibaratnya dibohongin aja kami, seperti anak kecil dikasih permen saja itu karena kan tarif tol selalu naik tiap tahun," katanya.
Aptrindo berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada kelancaran lalu lintas selama libur panjang, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan industri dan distribusi logistik yang tetap berlangsung.
Menurut Agus, setiap wilayah memiliki karakteristik aktivitas yang berbeda. Kawasan penyangga pelabuhan, misalnya, memiliki ketergantungan terhadap pergerakan kendaraan angkutan barang yang melayani kegiatan bongkar muat dan distribusi.
Ia mengingatkan, pembatasan yang tidak disertai pengaturan operasional dapat memicu penumpukan kendaraan ketika masa larangan berakhir.
Oleh sebab itu, kebijakan angkutan barang selama Nataru diharapkan tidak diberlakukan secara seragam, melainkan mempertimbangkan kebutuhan wilayah dan aktivitas logistik.
Aptrindo menilai pengaturan waktu operasional, pengecualian untuk kebutuhan tertentu, serta insentif bagi pengusaha dapat menjadi jalan tengah agar perjalanan masyarakat tetap lancar tanpa mengorbankan distribusi barang dan keberlangsungan usaha transportasi.