Kapolri Suyudi Baru Dilantik, IPW Soroti Mutasi 88 Perwira dan 19 Kapolda
- Istimewa
Kabupaten Bogor, VIVA Bogor – Indonesia Police Watch (IPW) menyoroti langkah cepat Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan perombakan besar-besaran di tubuh Polri setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026.
IPW menilai langkah tersebut bukan sekadar konsolidasi organisasi, melainkan regrouping dengan mengganti sejumlah pejabat yang sebelumnya berada dalam lingkaran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Hanya sehari setelah dilantik, Kapolri Suyudi langsung melakukan perubahan sejumlah posisi strategis melalui Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.
Sejumlah jabatan yang mengalami pergantian antara lain unsur pengawas dan pembantu pimpinan, seperti Irwasum, Astamaops, Astamarena, AsSDM, Kadiv Propam dan Kadiv TIK. Selain itu, sejumlah unsur pelaksana tugas pokok Polri seperti Kabaintelkam, Kabareskrim dan Kabaharkam juga diganti.
Perubahan tidak hanya terjadi di tingkat pusat. Sebanyak 19 Kapolda turut diganti. Struktur pendukung Polri seperti Kalemdiklat, Kasespim dan Gubernur Akpol juga mengalami rotasi.
Secara keseluruhan, IPW mencatat terdapat 88 perwira tinggi dan perwira menengah pada era Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dicopot dari jabatan sebelumnya.
Menurut IPW, pola tersebut berbeda dengan langkah sejumlah Kapolri sebelumnya. Saat Idham Azis menjadi Kapolri, misalnya, mutasi tidak dilakukan secara langsung dalam skala besar. Idham membutuhkan waktu tujuh hari untuk melakukan mutasi dan bahkan membiarkan posisi Kabareskrim kosong lebih dari sebulan sebelum akhirnya diisi melalui surat telegram pada 6 Desember 2019.
Sementara itu, ketika Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri, langkah awal yang dilakukan lebih menekankan pembangunan legitimasi kelembagaan melalui narasi Presisi, pelayanan transparan, penegakan hukum berkeadilan serta polisi yang tegas tetapi humanis.
Penataan elite organisasi kemudian dilakukan melalui mutasi pada 18 Februari 2021. Saat itu, sejumlah posisi strategis diisi melalui rotasi pejabat di lingkungan Polri.
IPW menilai langkah Jenderal Suyudi yang dinilai radikal dan frontal berpotensi menimbulkan gesekan internal. Terlebih, terdapat sejumlah perwira tinggi yang baru menjabat dalam waktu singkat tetapi langsung dipindahkan dari posisi strategis.
IPW mencontohkan Irjen Pipit Rismanto yang baru sekitar tiga bulan menjabat Kapolda Jawa Barat sebelum dicopot dan mendapat penugasan di Kementerian Hukum. IPW menduga pencopotan tersebut berkaitan dengan posisi Jawa Barat sebagai lumbung suara terbesar untuk kontestasi politik 2029.
