R3 Kota Bogor Masih Terkendala Pembebasan Lahan, DPRD Soroti Ketidaksinkronan Data

Pembangunan R3 Kota Bogor masih menghadapi persoalan pembebasan lahan.
Sumber :
  • Dok: Abizar

Kota Bogor, VIVA Bogor – Pembangunan infrastruktur strategis Regional Ring Road (R3) di Kota Bogor masih menghadapi persoalan pembebasan lahan. Sejumlah kewajiban yang belum terselesaikan serta ketidaksesuaian data administrasi dengan kondisi di lapangan menjadi perhatian DPRD Kota Bogor.

img_title Penanganan Pascakebakan Lawanggintung, Camat Bogor Selatan Fokuskan Logistik Pengungsian

Anggota DPRD Kota Bogor, Eka Wardhana, mengatakan pembangunan R3 hingga kini tetap berjalan sesuai dengan perencanaan Pemerintah Kota Bogor. Namun, menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan pembebasan lahan yang perlu segera diselesaikan.

“Yang jelas hari ini program itu tetap berjalan. Bentuk dari berjalan itu, pelaksanaan kegiatan terus berjalan di R3, terus dilakukan kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota,” kata Eka.

img_title Korban Kebakaran Lawang Gintung Dapat Bantuan Kontrakan Rp1,4 Juta dari Pemkot Bogor

“Hanya yang saya sayangkan hari ini, bahwa beberapa yang memang belum terselesaikan, antara yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota Bogor terkait pembebasan, masih menyisakan permasalahan,” sambungnya.

Persoalan pembebasan lahan tersebut, kata Eka, semakin terlihat setelah adanya proses constatering atau pencocokan data dalam proses hukum terkait lahan. Dari proses tersebut, ditemukan adanya ketidaksinkronan antara data administrasi dengan kondisi fisik di lapangan.

img_title Pemkot Bogor Integrasikan Data SDM Kesehatan Lewat Inovasi Aplikasi SIAP SDM

Eka mengaku telah beberapa kali bertemu dengan warga yang terdampak pembangunan R3 untuk mendengar langsung persoalan yang mereka hadapi.

“Saya coba beberapa kali silaturahmi, kurang lebih dua sampai tiga kali silaturahmi dengan warga yang terdampak. Memang ada ketidaksinkronan data,” ujarnya.

Ia mencontohkan persoalan mengenai data kepemilikan lahan maupun penerima konsinyasi atau pembayaran ganti rugi. Menurutnya, terdapat data yang disebut belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi kepemilikan lahan di lapangan.

Eka menilai data tersebut perlu diverifikasi kembali agar proses penyelesaian pembebasan lahan tidak menimbulkan persoalan baru.

Untuk itu, DPRD mendorong Pemkot Bogor dan pihak-pihak yang berkepentingan duduk bersama. Forum tersebut dinilai dapat digunakan untuk memeriksa kembali data, mendengarkan keterangan masing-masing pihak, sekaligus mencari titik temu penyelesaian.

“Saya pernah mengusulkan duduk bersama antara para pihak yang hari ini merasa belum terselesaikan, saya tidak bilang dirugikan ya, belum terselesaikan, Pemerintah Kota Bogor, dengan mungkin kalau memang disepakati, difasilitasi atau kami menjadi mediator untuk mereka ketemu. Sehingga semua permasalahan ini bisa clear,” katanya.

Halaman Selanjutnya
img_title