Musrenbangdes Mekarwangi Bahas RKPDes 2027, Usulan Diminta Berawal dari Dusun
- Dok: Dedi Ruswandi
Kabupaten Bogor, VIVA Bogor – Penyusunan rencana pembangunan Desa Mekarwangi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, untuk tahun 2027 mulai dibahas melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Rabu, 2 September 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Desa Mekarwangi tersebut menjadi ruang bagi pemerintah desa bersama masyarakat dan unsur terkait untuk membahas kebutuhan serta usulan pembangunan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027.
Musrenbangdes dihadiri Sekcam Cariu H. Agus Sofyan Budi Asmara, Kasi Pemerintahan Kecamatan Cariu Pahmi, Sekretaris Desa Mekarwangi Pardi yang mewakili kepala desa, BPD, unsur Muspika, Babinsa, Babinmas, tokoh masyarakat, kepala sekolah, serta aparatur Desa Mekarwangi.
Dalam kegiatan tersebut, Sekdes Mekarwangi Pardi menyampaikan bahwa musyawarah merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan desa untuk tahun mendatang. Pemerintah desa juga memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025.
Paparan tersebut menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan sekaligus pertimbangan dalam menyusun rencana pembangunan berikutnya.
Pardi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan perencanaan desa. Ia berharap masyarakat dapat terlibat aktif sehingga program yang nantinya ditetapkan benar-benar sesuai kebutuhan dan skala prioritas warga.
Musyawarah kemudian dilanjutkan dengan pembahasan berbagai usulan pembangunan dari masyarakat sebagai bahan penyusunan RKPDes 2027. Proses tersebut diharapkan berjalan secara terbuka, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Sekcam Cariu H. Agus Sofyan Budi Asmara menekankan pentingnya proses perencanaan yang dimulai dari tingkat paling bawah. Menurutnya, setiap usulan pembangunan seharusnya terlebih dahulu dibahas melalui musyawarah di tingkat dusun sebelum dibawa ke tingkat desa.
Ia mencontohkan, ketika kepala dusun hendak menyusun usulan program pembangunan untuk 2027, pembahasannya perlu dilakukan bersama masyarakat di wilayah masing-masing.
Dalam forum tingkat dusun tersebut, masyarakat, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, serta unsur terkait dapat menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang dinilai perlu menjadi perhatian dalam rencana pembangunan.
Proses tersebut juga perlu mendapat pengawasan dan pendampingan dari BPD sesuai wilayah atau perwakilannya. Dengan demikian, kepala dusun, BPD, RT, RW, tokoh masyarakat, dan unsur lainnya dapat bersama-sama membahas usulan yang benar-benar dibutuhkan warga.
