Musrenbangdes Kutamekar 2027: Pertanian hingga Sampah Jadi Prioritas Pembangunan
- Dok: Dedi Ruswandi
Kabupaten Bogor, VIVA Bogor – Pemerintah Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, mulai menyusun arah pembangunan untuk 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Rabu 2 September 2026.
Kegiatan yang digelar di Aula Desa Kutamekar tersebut menjadi forum untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menentukan skala prioritas yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027.
Musrenbangdes dihadiri Camat Cariu Drs. Pardi A.P., Kepala Desa Kutamekar Uteng, unsur Satpol PP Kecamatan Cariu, Kasi Ekbang, Kasi Penkes, Forkopimcam Cariu, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, kelompok tani, kepala sekolah, perangkat desa, serta sejumlah undangan lainnya.
Pembahasan pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur. Sejumlah sektor seperti pertanian, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, kelembagaan ekonomi, hingga lingkungan turut menjadi perhatian.
Kepala Desa Kutamekar Uteng mengatakan, perencanaan pembangunan harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran desa.
Menurutnya, pembangunan desa tidak cukup hanya mengutamakan jalan, jembatan, atau irigasi. Program nonfisik yang dapat meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat juga perlu mendapatkan perhatian.
Salah satu potensi yang dinilai dapat dikembangkan adalah sektor pertanian. Desa Kutamekar memiliki lahan persawahan yang dalam forum disebut mencapai sekitar 287 hektare.
Potensi tersebut diharapkan dapat dioptimalkan melalui peningkatan kemampuan petani, termasuk pelatihan dan pendampingan teknik budidaya.
Camat Cariu Drs. Pardi A.P. menekankan pentingnya kesiapan kelompok tani. Menurutnya, kelompok tani harus sudah memiliki kelembagaan dan administrasi yang jelas sebelum mengajukan bantuan pemerintah.
“Kelompok-kelompok tani membutuhkan pelatihan, bagaimana menanam jagung, bagaimana menanam pare yang sebenarnya hibrida. Dengan teknologi, produktivitas pertanian bisa ditingkatkan,” ujarnya.
Pardi juga mengingatkan agar pembentukan kelompok tani tidak dilakukan secara mendadak ketika bantuan akan diberikan, termasuk saat mengusulkan alat dan mesin pertanian seperti traktor.
“Jangan sampai hari ini membentuk kelompok, besok langsung meminta bantuan traktor. Kelompoknya harus dipersiapkan sejak satu tahun sebelumnya,” katanya.
Dalam forum tersebut, kondisi keuangan desa turut dibahas. APBDes Kutamekar disebut berada di kisaran Rp3 miliar. Namun, tidak seluruh anggaran dapat digunakan untuk pembangunan fisik karena telah memiliki berbagai peruntukan.
