Ono Surono Perjuangkan Percepatan Pembangunan SMA Negeri di Bogor Selatan
- Istimewa
Bogor, VIVABOGOR – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Panorama Sport Club House, Bogor Nirwana Residence, bersama Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, serta perwakilan warga dan tokoh masyarakat, Minggu (19/7/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Ono menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), wacana pemberlakuan kembali sumbangan atau SPP di sekolah negeri, hingga pentingnya pemerataan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam pemaparannya, Ono menegaskan tidak sepakat apabila sekolah negeri kembali menerapkan pungutan berupa SPP, uang gedung, maupun sumbangan lainnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut justru akan menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya para orang tua siswa.
“Yang di negeri tidak ada SPP-nya saja masih banyak uang pungutan lainnya, apalagi kalau sampai ada lagi sumbangan, uang gedung dan lain-lain,” ujar Ono Surono.
Ia menilai beban biaya yang harus ditanggung orang tua murid harus terus ditekan agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh akses pendidikan, terutama di sekolah negeri.
“Itu malah memberatkan masyarakat sebagai orang tua murid, baik di jenjang SD maupun SMA, baik di sekolah negeri apalagi swasta,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat XII meliputi Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon itu juga menyampaikan kabar baik.
Menurutnya, Ia tengah memperjuangkan percepatan pembangunan SMA Negeri di wilayah Bogor Selatan.
Ia berharap proses pembangunan dapat segera direalisasikan sehingga sekolah tersebut dapat secepatnya dimanfaatkan oleh masyarakat, mengingat hingga kini Bogor Selatan masih mengalami keterbatasan jumlah sekolah negeri jenjang SMA dan sederajat.
Selain membahas sektor pendidikan, Ono juga menyoroti pentingnya arah kebijakan anggaran pemerintah daerah agar tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur semata.
Menurutnya, program pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial juga harus menjadi prioritas karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Ia menegaskan pembangunan fisik memang penting untuk mendukung pertumbuhan daerah.
