Reses di Parungpanjang, Ketua DPRD Bogor Tampung Aspirasi Rumah Sakit hingga Jembatan
- Dok: Fahri
Kabupaten Bogor, VIVA Bogor – Beragam persoalan yang dihadapi masyarakat menjadi perhatian dalam kegiatan Reses Masa Sidang III Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Daerah Pemilihan (Dapil) V yang digelar di Kantor Kecamatan Parungpanjang, Rabu, 15 Juli 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara.
Melalui forum reses itu, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi yang dinilai menjadi kebutuhan mendesak di wilayah Parungpanjang dan sekitarnya. Mulai dari pembangunan rumah sakit, infrastruktur jalan dan jembatan, lapangan pekerjaan, penguatan pelaku UMKM, hingga persoalan pendidikan dan kesehatan menjadi topik utama yang disampaikan kepada para wakil rakyat.
Reses merupakan agenda rutin DPRD yang bertujuan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sebagai bahan penyusunan program pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah.
Usai kegiatan, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mengatakan bahwa reses merupakan kewajiban sekaligus tugas utama setiap anggota DPRD untuk mendengar dan menampung berbagai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, seluruh masukan yang diterima akan menjadi bahan pembahasan dan dikoordinasikan dengan instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.
"Tadi ada aspirasi terkait pembangunan rumah sakit, maka kami akan melakukan koordinasi dengan PMI Kabupaten Bogor untuk menindaklanjuti hal ini," ujar Sastra.
Selain pembangunan rumah sakit, masyarakat juga mengusulkan peningkatan infrastruktur berupa pembangunan jalan dan jembatan penghubung yang dinilai penting untuk memperlancar mobilitas warga.
Aspirasi lainnya yang turut disampaikan meliputi kebutuhan lapangan pekerjaan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta upaya pencegahan peredaran obat-obatan keras dan terlarang di wilayah Parungpanjang.
Sastra menegaskan bahwa pemerintah memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan tersebut. Menurutnya, penanganan berbagai permasalahan masyarakat juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum.
"Pemerintah sangat konsen terhadap hal-hal tersebut. Semua ini dibantu juga oleh jajaran aparat penegak hukum yaitu Polri dan TNI serta unsur lainnya," katanya.
Dalam forum yang sama, jajaran pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Parungpanjang juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang berkaitan dengan penguatan kegiatan keagamaan.
Ketua MUI Kecamatan Parungpanjang, Kyai Acep Dahlan, mengusulkan agar pemerintah dapat membangun gedung dakwah di wilayah Parungpanjang. Selain itu, ia juga berharap adanya perhatian terhadap kesejahteraan para guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren melalui program BPJS Kesehatan.
