SILPA Dinsos Disoal Komisi IV, Rozi Putra : Jangan Tunda Hak Warga Miskin
- Humpropub DPRD Kota Bogor
Bogor, VIVABOGOR – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Rozi Putra, menyoroti masih adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) di Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor.
Menurutnya, anggaran yang tidak terserap berpotensi menunjukkan masih adanya masyarakat rentan yang belum menerima haknya.
Sorotan tersebut disampaikan Rozi saat rapat kerja pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar pada Rabu (8/7/2026).
Rozi menilai, keberadaan SILPA di perangkat daerah yang menangani urusan kesejahteraan masyarakat seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah.
“Satu rupiah saja SILPA di Dinsos, itu artinya ada warga miskin, anak yatim, atau penyandang disabilitas yang tertunda haknya disampaikan tahun lalu,” ujar Rozi Putra, Jumat (10/7/2026).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mempertanyakan penyebab masih tersisanya anggaran perlindungan sosial.
Menurutnya, program yang telah dialokasikan seharusnya dapat terserap sepenuhnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Ia menegaskan, sisa anggaran menjadi indikator masih adanya kelompok masyarakat yang belum memperoleh bantuan maupun layanan yang telah disiapkan pemerintah.
Selain menyoroti serapan anggaran, Rozi juga meminta penjelasan Dinas Sosial terkait proses pemutakhiran data kemiskinan.
Ia mempertanyakan apakah telah dilakukan ground checking atau verifikasi lapangan terhadap Data Tunggal Sosial Nasional (DTSN).
Menurutnya, validitas data menjadi persoalan penting karena Komisi IV DPRD Kota Bogor masih menerima banyak aduan masyarakat mengenai ketidaksesuaian data desil kemiskinan.
“Persoalan data ini tidak hanya berdampak pada bantuan sosial, tetapi juga akses layanan kesehatan hingga beasiswa pendidikan,” tegasnya.
Rozi meminta Dinas Sosial terus melakukan pembaruan dan validasi data secara berkala agar penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
“Kami meminta Dinas Sosial terus memperbarui dan memvalidasi data agar seluruh program bantuan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat yang berhak,” pungkasnya.
