Pemkot Bogor Bakal Evaluasi Angkutan AKDP, Biskita Trans Pakuan Tetap Jadi Prioritas Warga
- Istimewa : Press release
Kota Bogor, VIVA Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menegaskan komitmennya untuk terus mengutamakan pelayanan transportasi publik yang nyaman dan mudah diakses masyarakat. Di tengah munculnya aspirasi dari sebagian pengusaha dan sopir angkutan kota (angkot), Pemkot memastikan operasional Biskita Trans Pakuan tetap menjadi prioritas karena dinilai telah memberikan manfaat bagi mobilitas warga.
Sebagai langkah penataan sistem transportasi, Pemkot Bogor justru berencana mengevaluasi keberadaan angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang masuk ke wilayah Kota Bogor. Evaluasi tersebut akan dilakukan dengan tetap berpedoman pada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna utama layanan transportasi umum.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan kebijakan pemerintah daerah selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Menurutnya, warga yang selama ini telah merasakan kemudahan menggunakan transportasi umum harus tetap mendapatkan pelayanan yang optimal.
"Kalau kebijakan kita, yang pertama adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang selama ini diberikan kemudahan untuk berhenti dan naik kendaraan umum tentu harus menjadi prioritas kita. Jadi saya akan evaluasi, namun saya tetap berpedoman kepada bagaimana kebutuhan masyarakat ini dapat terlayani," ujar Dedie, Rabu 1 Juli 2026.
Dedie menilai keberadaan Biskita Trans Pakuan tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman bagi moda transportasi lain. Ia menjelaskan, jumlah armada Biskita yang beroperasi saat ini masih terbatas, terutama pada Koridor 1, sehingga belum dapat dikategorikan sebagai persaingan yang tidak sehat.
Menurutnya, jumlah bus yang melayani masyarakat masih relatif sedikit dan lebih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas warga, khususnya para pengguna transportasi umum yang setiap hari beraktivitas di Kota Bogor.
"Kalau angkutan merasa tersaingi, saya pikir tidak juga. Jumlah bus kita itu sedikit kok. Untuk Koridor 1 saja jumlahnya tidak banyak, jadi bukan persaingan," tegasnya.
Sebaliknya, Dedie menyebut aspek yang perlu mendapat perhatian adalah jumlah kendaraan angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang beroperasi dan masuk ke wilayah Kota Bogor. Hal tersebut akan menjadi salah satu fokus evaluasi Pemerintah Kota dalam upaya menata sistem transportasi secara lebih baik.
