DPRD Kota Bogor Bahas 3 Perda Strategis, Soroti Pendidikan, Kesehatan, dan Reformasi Birokrasi
- Istimewa
Kota Bogor, VIVA Bogor – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor resmi menutup Masa Sidang Kedua Tahun 2026 melalui Rapat Paripurna yang digelar pada Kamis, 30 April 2026. Dalam rapat tersebut, DPRD membahas tiga agenda strategis yang berkaitan dengan arah pembangunan daerah, penguatan kelembagaan pemerintahan, serta evaluasi kinerja Pemerintah Kota Bogor.
Adityawarman Adil, Ketua DPRD Kota Bogor dalam Rapat paripurna DPRD Kota Bogor membahas tiga perda strategis
- Istimewa
Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, mengatakan bahwa rapat paripurna menjadi bagian penting dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan yang dimiliki DPRD. Tiga agenda utama yang dibahas meliputi perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, perubahan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta persetujuan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun Anggaran 2025.
Menurut Adityawarman, rekomendasi yang disampaikan DPRD dalam pembahasan LKPJ harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Bogor sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program pembangunan ke depan.
“Kami menyampaikan rekomendasi LKPJ sebagai catatan perbaikan dan koreksi agar pelaksanaan kegiatan di masa mendatang benar-benar mendatangkan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, M. Zenal Abidin, memaparkan bahwa selama masa sidang berlangsung, pimpinan DPRD bersama Badan Musyawarah telah melaksanakan 27 kegiatan yang berfokus pada evaluasi kinerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah.
Selain itu, DPRD juga mendorong digitalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem host-to-host guna meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah. Menurut Zenal, pengawasan terhadap program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 menjadi langkah penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan di tengah tantangan ekonomi global.
Dari sisi evaluasi pembangunan, Wakil Ketua Pansus LKPJ, Anna Mariam Fadhila, memberikan apresiasi terhadap capaian pertumbuhan ekonomi Kota Bogor yang mencapai 5,45 persen. Namun demikian, ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius.
Salah satu isu yang disoroti adalah masih adanya sekitar 10 ribu Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Bogor serta persoalan ijazah yang masih tertahan. Selain itu, DPRD juga mendorong reformasi pelayanan kesehatan berbasis digital dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
