PMII Kota Bogor Soroti Berbagai Persoalan Kota di Momentum HJB ke-544
- Sheila
Bogor – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Bogor menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap kondisi Kota Bogor dalam momentum Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544. Dalam rilis yang disampaikan pada 6 Juni 2026, PMII menilai peringatan HJB seharusnya menjadi ruang evaluasi bersama, bukan sekadar seremoni tahunan.
Dalam pernyataannya, PMII Kota Bogor menyoroti berbagai persoalan yang dinilai masih dirasakan masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pengangguran, kemacetan, hingga perlindungan perempuan dan anak. Organisasi mahasiswa tersebut menilai pembangunan kota perlu lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat akar rumput.
Ketua Umum PC PMII Kota Bogor, Toni Alfazri, menyebut masih banyak warga yang menghadapi kesulitan di tengah berbagai agenda pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah. Menurutnya, kebijakan yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.
Pada sektor pendidikan, PMII menyoroti tingginya angka putus sekolah serta polemik sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi yang dinilai masih membuka celah praktik manipulasi administrasi. Mereka meminta pemerintah melakukan audit dan memastikan transparansi pelaksanaan PPDB di seluruh sekolah negeri di Kota Bogor.
Di bidang kesehatan, PMII mengkritik pelayanan rumah sakit yang dinilai belum optimal, terutama terkait ketersediaan kamar rawat inap bagi masyarakat kecil. Organisasi tersebut mendorong adanya sistem informasi ketersediaan kamar yang terbuka dan dapat diakses masyarakat secara real-time.
Selain itu, PMII juga menyoroti tingginya angka pengangguran di Kota Bogor. Berdasarkan data yang mereka sampaikan, tingkat pengangguran dinilai masih berada pada level yang cukup tinggi dibandingkan sejumlah daerah lain di Jawa Barat. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi kinerja dinas terkait serta memperkuat program penyerapan tenaga kerja lokal.
Permasalahan kemacetan, banjir, longsor, hingga kondisi infrastruktur kota turut menjadi perhatian. PMII menilai penataan transportasi dan pembangunan fisik kota perlu dibenahi secara lebih serius agar tidak berdampak pada keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Tak hanya itu, PMII Kota Bogor juga menyoroti meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mereka mendesak pemerintah untuk memperkuat perlindungan korban, termasuk melalui pendampingan hukum dan layanan pemulihan psikologis yang komprehensif.
Dalam rilis tersebut, PMII Kota Bogor menyampaikan tujuh tuntutan kepada Pemerintah Kota Bogor, di antaranya evaluasi terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), peningkatan transparansi layanan publik, serta penguatan pengawasan terhadap pendapatan daerah.
PMII menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan Kota Bogor. Mereka berharap momentum Hari Jadi Bogor ke-544 dapat menjadi titik refleksi bersama untuk menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
