Kejar PAD Rp2 Triliun, Pemkot Bogor Percepat Digitalisasi Pajak
- Dok: Hayisra
Kota Bogor, VIVA Bogor – Pemerintah Kota Bogor terus memperkuat langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan sinergi wilayah dan percepatan digitalisasi sistem perpajakan. Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama aparat kecamatan dan kelurahan se-Kota Bogor di Elingo Restoran, Kamis 21 Mei 2026.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 150 aparatur wilayah, mulai dari lurah, camat, hingga kepala seksi pemerintahan. Sinergi ini dinilai penting karena aparat wilayah menjadi pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan wajib pajak.
Kepala Bapenda Kota Bogor, Abdul Wahid, mengatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat wilayah menjadi salah satu langkah utama untuk mendongkrak PAD Kota Bogor dari Rp1,7 triliun menjadi Rp2 triliun pada tahun 2026.
“Jajaran wilayah bersentuhan langsung dengan wajib pajak. Melalui sinergi ini, kami ingin mengoptimalkan potensi dari sektor PBB-P2, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) restoran, PBG, hingga reklame,” ujar Abdul Wahid.
Untuk mendukung percepatan layanan dan pendataan, Bapenda juga meluncurkan aplikasi Si Wahid atau Sistem Warga Himpun Data. Aplikasi tersebut dirancang untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat melalui sistem One Day Service (ODS).
Selain itu, Bapenda akan menerapkan program Laku Pandai bekerja sama dengan Bank BJB. Melalui program tersebut, petugas di 68 kelurahan akan bertugas sebagai agen layanan pajak mobile dengan memanfaatkan perangkat digital atau gadget.
Seluruh transaksi dilakukan secara non-tunai untuk meningkatkan transparansi dan mempermudah proses pembayaran pajak masyarakat.
“Sistemnya non-tunai dan petugas akan mendapatkan reward operasional sebesar Rp1.500 per transaksi,” tambah Abdul Wahid.
Sebagai bagian dari peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544, Bapenda juga menyiapkan program penghapusan denda administratif untuk piutang PBB-P2 sejak tahun 2013. Program tersebut berlaku selama satu bulan penuh, mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026.
Program ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk segera melunasi kewajiban pajak tanpa terbebani denda administrasi yang menumpuk.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor, Eko Prabowo, menegaskan bahwa keterlibatan aktif aparat wilayah dalam menggali potensi pajak akan menjadi salah satu indikator evaluasi kinerja dan promosi jabatan.