Validasi Data Diperketat, Pemkab Bogor dan BPS Pastikan PBI JK Tepat Sasaran
- Diskominfo Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor, VIVA Bogor – Pemerinta Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor memperkuat langkah pembaruan data penerima bantuan kesehatan dengan menggelar rapat koordinasi pelaksanaan ground check peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) non aktif.
Upaya ini menjadi bagian penting dalam menjaga akurasi data sekaligus memastikan program kesehatan tetap menyasar masyarakat yang berhak. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Bupati Bogor Rudy Susmanto, yang menekankan pentingnya ketepatan data dalam mendukung keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta penguatan Universal Health Coverage (UHC) di wilayah Kabupaten Bogor.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menegaskan bahwa validasi lapangan atau ground check merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan berbasis data.
“Data menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan. Karena itu, kolaborasi dengan BPS dan seluruh perangkat daerah sangat penting agar data yang digunakan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam mendukung keberhasilan program UHC di Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Menurutnya, dinamika sosial ekonomi masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan bantuan tepat sasaran. Perubahan kondisi kesejahteraan warga menuntut pembaruan data secara berkala dan akurat.
“Ini bukan hanya tugas satu instansi, tetapi kerja bersama. Kita ingin memastikan masyarakat yang benar-benar berhak tetap mendapatkan haknya, terutama dalam kepesertaan PBI JK yang menjadi bagian penting dari UHC,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Bogor, Bambang Pamungkas, menekankan bahwa kualitas data sangat menentukan keberhasilan kebijakan publik, khususnya di sektor kesehatan.
“Data bukan hanya angka, tetapi dasar kebijakan. Jika data tidak akurat, maka kebijakan juga akan meleset. Karena itu ground check ini menjadi sangat penting, termasuk dalam mendukung keberlanjutan program UHC di Kabupaten Bogor,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah kendala di lapangan turut dibahas, mulai dari kecepatan pelaksanaan verifikasi hingga pemerataan capaian di berbagai wilayah. Pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas validasi agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan penerima bantuan.
Pemkab Bogor menargetkan proses ground check dapat rampung sesuai jadwal, sehingga tidak mengganggu keberlanjutan cakupan kesehatan semesta. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola data terpadu dan mempercepat pembaruan data sosial ekonomi masyarakat. Melalui sinergi lintas sektor, mulai dari BPS, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, hingga pendamping lapangan, pemerintah berharap hasil verifikasi benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat.
