SPPG Sindangrasa Gandeng UMKM dan Relawan Lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis
- Istimewa
Bogor – Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) yang dikelola Yayasan Bhakti Garuda Putra menargetkan sebanyak 2.500 penerima manfaat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Namun, pada tahap awal operasional, layanan akan dijalankan secara bertahap dengan sekitar 1.500 porsi per hari sebagai masa uji coba.
Ketua Yayasan Bhakti Garuda Putra, Iwan Kustiawan, mengatakan pembatasan awal tersebut dilakukan sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Tahap awal operasional direncanakan berlangsung selama sekitar satu pekan sebelum kapasitas penuh dijalankan.
“Target kita 2.500 penerima manfaat. Tapi operasional awal sekitar 1.500 porsi dulu, dilakukan bertahap sebagai percobaan, sesuai juknis,” ujar Iwan.
Dari total target tersebut, sebanyak 2.000 penerima merupakan anak sekolah yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA, termasuk sekolah swasta. Sementara 500 penerima lainnya menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta balita sebagai bagian dari upaya penanganan stunting.
Iwan menjelaskan, penyaluran untuk sekolah dibatasi hanya di wilayah sekitar dapur SPPG dan tidak melintasi kecamatan lain. Pembatasan wilayah dilakukan untuk menjaga efektivitas distribusi dan pengawasan.
Terkait kesiapan operasional, Iwan memastikan SPPG telah mendapat persetujuan dari BGN. Dukungan pendanaan juga telah diterima, sehingga saat ini tinggal mempersiapkan proses produksi dan penyaluran makanan.
Dalam pelaksanaannya, SPPG melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi lokal untuk penyediaan bahan baku.
Langkah ini dilakukan agar program tidak hanya berdampak pada penerima manfaat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat setempat.
“Bahan baku sesuai juknis memanfaatkan UMKM dan koperasi lokal, supaya ekonomi berputar di lingkungan sekitar,” katanya.
Selain itu, tenaga kerja SPPG didominasi warga lokal. Dari total sekitar 50 orang yang terlibat, sebanyak 47 merupakan relawan dari lingkungan sekitar, sementara tiga lainnya merupakan tenaga profesional, yakni Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan.
Iwan menambahkan, pengawasan terhadap keamanan dan mutu makanan dilakukan berlapis dengan menerapkan standar operasional prosedur (SOP). Pemantauan juga melibatkan pemerintah daerah melalui Puskesmas dan dinas terkait di Kota Bogor.
“Sekarang pengawasannya lebih aktif. Ada dinas yang memonitor, ada Satgas di tiap daerah, dan koordinasi terus dengan BGN hingga tingkat kecamatan,” jelasnya.
