Jenal Mutaqin Tekankan Pengurus Koperasi Merah Putih Perlu Pendampingan Intensif

Rapat Koordinasi Satgas KKMP
Sumber :
  • Istimewa

Bogor, VIVABOGOR - Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin menegaskan bahwa Satgas Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) harus mampu menghasilkan solusi nyata terhadap berbagai persoalan koperasi di Kota Bogor. Hal itu disampaikan Jenal saat membuka Rapat Koordinasi KKMP di Hotel Grand Pajajaran, Senin (8/11/2025).

img_title Pemkot Bogor Berikan Bantuan Sewa Hunian Sementara Bagi Puluhan Korban Kebakaran Lawanggintung

Rapat Koordinasi tersebut dihadiri para camat dan lurah se-Kota Bogor, Asisten Deputi Kementerian Koperasi, jajaran OPD terkait perkoperasian, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bogor Hanafi, serta Ketua Dekopinda Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat.

Jenal mengatakan, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 menegaskan pentingnya penguatan koperasi. Namun di lapangan, menurutnya, masih banyak kendala fundamental yang harus diselesaikan.

img_title Jenal Mutaqin Dukung Siapa Pun Pilihan Prabowo untuk Jadi Wakil Presiden

“Saya akui, hampir 80 persen pengurus koperasi yang baru masih membutuhkan pendampingan intensif,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemkot Bogor melalui Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (KUKM Dagin) telah merampungkan lima tahapan pembekalan bagi para pengurus koperasi, mulai dari sekretaris, bendahara hingga pengawas internal maupun eksternal. Tahapan berikutnya adalah memastikan Satgas KKMP memahami kondisi riil di lapangan. Jenal kemudian memaparkan sejumlah temuan. Pertama, keterbatasan lahan untuk peruntukan gudang koperasi.

img_title Jenal Mutaqin Dukung Siapa Pun Pilihan Prabowo, Sebut Dasco dan Sugiono Punya Kapasitas

“Idealnya seribu meter, tetapi faktanya di Bogor sangat terbatas. Dari 40 usulan, hanya dua yang disetujui, yaitu di Cilendek Timur dan Ciparigi. Progres pematangan lahannya sedang berjalan,” ungkapnya.

Kedua, akses pinjaman hingga Rp3 miliar yang dinilai tidak mudah dicairkan meski memiliki jaminan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Persoalan biasanya muncul saat proses BI Checking.

“Begitu ada satu pengurus yang bermasalah, semuanya bisa gagal,” kata Jenal.

Ia meminta pemerintah pusat melalui Asisten Deputi pada Kementerian Koperasi terkait memberikan solusi strategis atas kendala tersebut, termasuk kebutuhan lahan memadai bagi koperasi. Jenal Koperasi Bantarjati yang telah diresmikan, namun hanya memiliki lahan 150 meter.

“Semangatnya ada, tapi tetap perlu solusi,” ujarnya.

Jenal menegaskan Satgas KKMP bertanggung jawab mengkoordinasikan permasalahan ini ke tingkat provinsi maupun pusat. Ia berharap kegiatan KKMP tidak seremonial, tetapi benar-benar menghasilkan forum diskusi dan rumusan solusi.

Halaman Selanjutnya
img_title