Lonjakan Harga Material dan Macetnya Anggaran Bikin Proyek Jalan di Rumpin Kritis
- Istimewa
Kabupaten Bogor, VIVA Bogor – Sejumlah perusahaan penyedia jasa pada proyek tender rekonstruksi jalan di Kabupaten Bogor mulai resah. Mereka khawatir tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu kontrak akibat tiga masalah besar yang terjadi secara bersamaan: klaim anggaran yang macet, kelangkaan material, dan lonjakan harga bahan bangunan.
Kondisi ini diakui oleh para pelaksana proyek di lapangan pada beberapa lokasi pekerjaan infrastruktur jalan kabupaten. Mereka menyebut situasi tahun ini sebagai yang paling berat, terutama setelah penutupan sejumlah tambang di wilayah Rumpin dan Cigudeg.
Ahmad Gozil, pelaksana proyek rekonstruksi jalan di Rumpin, mengatakan bahwa material konstruksi semakin sulit didapat. Kalaupun ada, harganya melambung tinggi.
“Kalau material memang sulit sejak tambang ditutup. Kalaupun ada, harganya makin mahal. Contohnya harga beton yang melonjak tinggi,” ujar Gozil, Jumat 14 November 2025.
Selain krisis pasokan material, penyedia jasa juga menghadapi hambatan administratif. Klaim pencairan anggaran progres pekerjaan dilaporkan tersendat akibat adanya perubahan sistem administrasi di lingkup dinas.
“Kita di lapangan tidak tahu detail kendalanya. Tapi pekerja tidak mau tahu, mereka butuh upah dibayar. Padahal progres proyek sudah hampir 70 persen,” tambahnya.
Seorang penyedia jasa lain yang enggan disebutkan namanya membenarkan hal tersebut. Ia mengakui bahwa hampir semua rekanan mengalami masalah serupa terkait proses pencairan anggaran.
“Kami masih proses klaim anggaran. Hampir semua mengalami kendala. Otomatis pekerjaan melambat dan waktu penyelesaian bisa semakin panjang,” ungkapnya.
Ia tidak menepis bahwa warga banyak mengeluhkan lambatnya progres proyek. Namun menurutnya, beberapa masalah teknis yang muncul bukan berasal dari kesalahan kontraktor.
“Warga tahunya pekerjaan lambat. Padahal material sulit dan mahal sejak tambang ditutup. Sekarang ditambah lagi kendala administrasi soal keuangan. Ini semua di luar kendali kami,” jelasnya.
Terkait keluhan tersebut, Kepala UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Dinas PUPR wilayah Leuwiliang, Aldino Putra Perdana, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan terkait urusan pencairan anggaran.
“Kalau persyaratan teknis dan administratif sudah terpenuhi, seharusnya tidak ada kendala. Namun soal pencairan itu kewenangan Dinas PUPR, bukan UPT,” ujarnya.
