BLTS Akhir Tahun 2025, Kemensos Pastikan 16,3 Juta KPM Sudah Terverifikasi Layak!
- Diskominfo Kabupaten Bogor
Jakarta, VIVA Bogor – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) terus memperkuat kerja sama dalam memperbarui data penerima bantuan sosial (bansos) agar penyalurannya semakin tepat sasaran. Pemutakhiran ini penting agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa menerima bantuan dengan adil dan akurat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan, pertemuan rutin dengan BPS dilakukan untuk memastikan data penerima selalu mutakhir dan sesuai dengan kondisi lapangan.
“Tentu dengan adanya pertemuan rutin seperti ini, kami dengan BPS, kita bisa mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi di lapangan dan sekaligus kalau ada hal-hal yang meragukan, kita akan coba cek ulang sekali lagi, agar data kita makin hari makin akurat,” kata Gus Ipul usai pertemuan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Jum’at 7 November 2025.
Data Penerima Bansos Terus Diperbarui
Pemutakhiran data dilakukan karena situasi ekonomi masyarakat bersifat dinamis, ada yang kondisi ekonominya membaik, ada pula yang baru membutuhkan bantuan. Saat ini, total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Desil 1 sampai 4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berjumlah 35,04 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 16,3 juta KPM telah diverifikasi dan divalidasi sebagai penerima bansos reguler dan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS).
“Untuk yang KPM bansos reguler dan otomatis nanti juga akan menerima BLTS, dari desil 1 sampai 4, telah selesai dilakukan verifikasi dan validasi. Hasilnya tadi sudah saya singgung 16,3 juta KPM ini sudah clear, ini sudah mulai juga disalurkan secara bertahap,” ujarnya.
Selain itu, terdapat 18,7 juta penerima baru BLTS yang tengah diverifikasi. Dari jumlah itu, 12,6 juta dinyatakan layak, 4,2 juta tidak layak, dan 1,9 juta masih dalam proses verifikasi.
BPS Pastikan Data Lebih Akurat dan Adil
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan, penerima yang tidak layak akan digantikan oleh calon penerima lain yang memenuhi kriteria, agar bantuan tetap tersalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Dari hasil verifikasi, ada 4,2 juta yang dinyatakan tidak layak menerima bantuan sosial, tentunya ini yang kemudian kita katakan sebagai inclusion error. Nah inclusion error ini kemudian nanti tindaklanjutnya adalah kita akan gantikan dengan data-data lain yang kami miliki dan atau dengan kata lain kita akan memasukkan exclusion error,” kata Amalia.
