Kasus Keracunan MBG : Bima Arya Desak Kepala Daerah Evaluasi Total Dapur dan SOP Gizi!

Bogor, VIVA Bogor–  Di sela-sela kunjungannya ke acara pameran foto yang diselenggarakan oleh PFI kota Bogor. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), memberi tanggapan terkait banyaknya kasus keracunan di Program MGB yang terjadi baru-baru ini, Jumat (26/9/2025).

Bima Arya, memberikan penekanan serius kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk segera melakukan pengawasan rutin terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah masing-masing.

Hal ini menyusul mencuatnya kasus keracunan yang diduga kuat berhubungan dengan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bima Arya menegaskan bahwa sekadar penanganan kasus yang sudah terjadi saja tidaklah cukup.

"Kepala daerah berhak, bahkan wajib melakukan pendalaman," ujar Bima Arya pada 

Ia mendesak agar para pemimpin daerah segera melakukan evaluasi mendalam terhadap penyelenggara program MBG, terutama menyangkut dapur atau SPPG. Evaluasi ini harus mencakup aspek jarak dapur dengan lokasi distribusi serta kemungkinan adanya pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).

Menurutnya, peran kepala daerah sangat krusial dalam memastikan target program MBG tercapai. Mereka harus menjadi motor akselerasi dan sinkronisasi program prioritas pusat ini.

"Program pemerintah pusat MBG juga menjadi perhatian serius para kepala daerah," tambahnya, menandaskan pentingnya program ini.

Dalam konteks MBG, kepala daerah dituntut memastikan seluruh ekosistem berjalan optimal. Ini mencakup segala hal, mulai dari keterlibatan produsen lokal, proses pelaksanaan di daerah, hingga manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Aspek paling vital yang harus dijamin adalah sistem perjalanan makanan yang aman dan higienis.

Jika terjadi permasalahan, Bima Arya menyarankan agar kepala daerah segera memonitor langsung di lapangan, melibatkan peran lurah atau kepala desa, serta berkoordinasi cepat dengan dinas kesehatan untuk evaluasi kilat. Ia mengapresiasi respons cepat dari banyak kepala daerah ketika menemukan makanan yang tidak higienis.

Bima Arya memperjelas bahwa tugas kepala daerah melampaui sekadar tanggap darurat. Tugas fundamental mereka adalah memberikan evaluasi terhadap penyelenggaraan keseluruhan program.

Mengenai opsi penutupan dapur, Bima Arya menjelaskan bahwa keputusan ini harus disesuaikan dengan kondisi darurat dan hanya dilakukan setelah melalui evaluasi menyeluruh terhadap kasus yang terjadi. Penutupan dapur harus didasarkan pada evaluasi dan disesuaikan dengan kasus yang terjadi.