Kejar PAD Rp11 Miliar, Bogor Siapkan Parkir Digital dan Jam Malam

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin meninjau langsung perkembangan digitalisasi perparkiran untuk meningkatkan PAD Kota Bogor.
Sumber :
  • Istimewa

Kota Bogor, VIVA Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai membenahi sektor perparkiran untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Melalui digitalisasi transaksi hingga rencana penerapan parkir jam malam, Pemkot Bogor membidik peningkatan pendapatan dari sektor retribusi parkir hingga Rp11 miliar pada tahun depan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan potensi kebocoran pendapatan sekaligus menciptakan sistem pengelolaan parkir yang lebih tertib dan transparan. Sebagai kota jasa dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi, sektor perparkiran dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung penerimaan daerah.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin meninjau langsung perkembangan digitalisasi perparkiran untuk meningkatkan PAD Kota Bogor.

Photo :
  • Istimewa

Karena itu, Pemkot Bogor ingin memastikan setiap transaksi parkir dapat tercatat dan terpantau dengan baik. Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menegaskan pentingnya digitalisasi melalui integrasi data transaksi parkir secara real-time. Sistem tersebut mencakup pengelolaan parkir swasta maupun parkir tepi jalan umum.

Menurut Dedie, integrasi data diperlukan agar pemerintah lebih mudah melakukan rekonsiliasi penerimaan daerah sekaligus mencegah kebocoran pendapatan dari sektor perparkiran.

"Integrasi data transaksi secara real-time, baik dari parkir swasta maupun parkir tepi jalan umum, penting untuk memudahkan rekonsiliasi penerimaan daerah sekaligus mencegah kebocoran pendapatan daerah dari perparkiran," kata Dedie saat memberikan pendapat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perparkiran dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor, Rabu (14/10/2026).

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin meninjau langsung perkembangan digitalisasi perparkiran untuk meningkatkan PAD Kota Bogor.

Photo :
  • Istimewa

Dedie menjelaskan, pengelolaan parkir perlu ditopang sistem informasi yang terintegrasi. Dengan demikian, pemerintah dapat memantau transaksi sekaligus mencocokkan data penerimaan secara lebih akurat.

Digitalisasi pembayaran juga akan diperkuat melalui penggunaan QRIS, kartu elektronik, hingga sensor otomatis. Namun, penerapan teknologi tersebut harus dibarengi tata kelola yang jelas agar pengelolaan parkir berjalan tertib dan akuntabel.

Selain mengandalkan teknologi, Pemkot Bogor juga mendorong penguatan regulasi melalui Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Aturan tersebut diharapkan mampu mengatur berbagai aspek pengelolaan parkir, mulai dari manajemen lalu lintas, pelayanan publik, standar teknis, perizinan, pembinaan, hingga penertiban.

Pengaturannya juga perlu diselaraskan dengan ketentuan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa parkir serta retribusi parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta perubahannya.