Temui Staf KDM, Warga Parungpanjang Desak Pemerintah Atasi Masalah Tambang
- Istimewa
Bogor, VIVA Bogor - Temui Staf KDM, Warga Parungpanjang Desak Pemerintah Atasi Masalah Tambang Gerakan Masyarakat Parungpanjang untuk Perubahan (Gampar) menemui staf Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menyampaikan empat masukan terkait polemik tambang di Kabupaten Bogor.
Masalah di area galian tambang dan jalur angkutan hasil tambang telah berlangsung lama dan berdampak signifikan pada masyarakat sekitar.
Ketua Umum Gampar, Saeful Anwar mengatakan dalam pertemuan tersebut, pihaknya menyampaikan 4 (empat) tuntutan utama untuk mengatasi masalah tambang di wilayah barat.
"Melalui staf Pak Gubernur KDM, kami menyampaikan 4 masukan dan tuntutan terkait penanganan masalah tambang agar bisa disampaikan," ungkap Saeful Anwar, Kamis 25 September 2025.
Berikut 4 poin masukan dari Gampar :
1. Kurangi Produksi Selama Perbaikan Jalan:
Mengurangi volume produksi tambang di quary selama ada pekerjaan perbaikan jalan untuk meminimalkan gangguan dan risiko kecelakaan di jalan raya.
2. Tutup Jalan Selama Perbaikan:
Menutup sementara jalan dari kegiatan angkutan tambang selama perbaikan agar kualitas pekerjaan maksimal dan demi keselamatan pengguna jalan.
3. Jalur Khusus Tambang:
Menuntut perusahaan tambang untuk membangun jalur khusus tambang untuk mengurangi interaksi dengan jalur umum dan meningkatkan keselamatan.
4. Identifikasi Perusahaan Tambang:
Mengidentifikasi perusahaan tambang yang legal dan ilegal untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi/aturan dan mengurangi risiko kecelakaan.
Masalah tambang di wilayah barat Kabupaten Bogor telah menyebabkan banyak jatuh korban jiwa dan kerugian material. Galian tambang berpusat di Kecamatan Rumpin dan Cigudeg.
Sementara jalur lintasan kendaraan angkutan tambang meliputi Kecamatan Parungpanjang, Gunungsindur serta Kecamatan Ciseeng. Meski sejumlah aturan dan kesepakatan telah dibuat tapi masalah tetap belum terselesaikan.
Masyarakat setempat menuntut pemerintah untuk segera mengambil tindakan konkret dan mengambil langkah-langkah efektif untuk mengatasi masalah tambang di wilayah tersebut.